Sebelumnya, diawal rapat, Plt
Dirut RS Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, telah memaparkan kondisi RS yang belum mampu bersaing dengan beberapa pihak RS swasta di Kota Medan. Bahkan pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp 5 Miliar.Mendapat keterangan itu, pantas saja salah satu anggota komisi
Henry Jhon mempertanyakan hal kejanggalan dimaksud. "Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 Miliar," tanya
Henry.Mendengar pertanyaan
Henry Jhon, paparan Mardohar berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Dengan penuh kehati hatian, Mardohar melanjutkan paparan dengan menjawab, bahwa kekurangan Rp 5 M ditutupi dari APBD Pemko Medan.Mendapat jawaban itu, tentu saja
Henry Jhon sedikit kaget. "Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit," ungkapnya.Dari paparan Mardohar, terungkap pemakaian BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50 persen. "Kondisi ini patut kita prihatin. Dimana, saat ini seluruh RS swasta selalu kamar penoh. Konon RS Pirngadi kekurangan pasien. Maka harus disikapi serius untuk pembenahan," terangnya.Untuk itu
Henry Jhon mendesak
Dirut RS Pirngadi Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari Puskesmas diwajibkan prioritas ke RS milik Pemko Medan yakni Pirngadi dan Bachtiar Djafar.Selain itu,
Henry Jhon menyarankan kepada Walikota Medan supaya meningkatkan gaji dokter spesialis yang ada di RS Pirngadi Medan. Hal itu perlu dilakukan guna merangsang minat para dokter betah mengabdi dan menjalankan tugas kamanusiaan di Pirngadi.
Baca Juga: Kondisi RS Bachtiar Djafar Tak Layak, DPRD Medan Sorot Kemampuan Dirut