Tak hanya isu fiskal dan bencana,
Raker Komwil I juga merumuskan poin penting lainnya, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.Rekomendasi lainnya yaitu terkait penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).APEKSI juga mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) supaya menggunakan pola opsen.Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, selaku tuan rumah menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, khususnya Kota Banda Aceh, yang termasuk daerah rawan gempa karena berada di sekitar patahan aktif."Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong (desa), pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana," kata Wali Kota Banda Aceh.Kehadiran Wali Kota H. Iman Irdian Saragih dalam forum strategis ini didampingi oleh sejumlah jajaran pejabat Pemko Tebingtinggi, diantaranya Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kabag Pemerintahan Setdako Rizky Saftri, Kabag Ekosda Setdako Safaruddin, Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Afridayanti Damanik, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad dan Ketua TP PKK Kota Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih.Partisipasi aktif Pemko Tebingtiinggi dalam
Raker ini diharapkan mampu membawa inovasi baru, terutama dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diaplikasikan di Kota Tebingtinggi.