Lebih lanjut Plt.Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung juga mengatakan maksudna dan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) mulai dari tingkat desa maupun kelurahan.Serta untuk meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam mendukung pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat , serta mendorong penyelesaian persoalan hukum secara damai melalui pendekatan atau yang dikenal dengan sebutan restorative justice (RJ).Sementara Kakanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara Ignatius Mangantar Tua Silalahi dalam pidatonya juga mengatakan bahwa di Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh Kepala Daerah di Sumatera Utara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.Arbin Ariadi Tanjung juga menuturkan berbagai kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan di desa dan kelurahan guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam pidatonya juga mengatakan sangat mengapresiasi Kementerian Hukum Republik Indonesia atas terselenggaranya program penguatan bantuan hukum di Sumatera Utara, dan dalam pidato tersebut Gubernur Sumatera Utara juga menegaskan bahwa peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa maupun Kelurahan se-Sumatera Utara merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan akses keadilan yang mudah, cepat, dan merata kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.Melalui Posbankum, penyelesaian dapat dilakukan secara damai melalui musyawarah dan pendekatan guna menghindari konflik berkepanjangan serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat, ungkap Plt Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung
Baca Juga: Digedung Tahfiz Masjid Agung Bupati Sambut Kedatangan Jamaah Haji Asahan