Menurut Paul, Komis 4 DPRD Medan yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup itu, Dianya mengaku sangat menyayangkan bila RM
Lembur Kuring tidak memenuhi aturan. "Sangat kita sayangkan lemahnya pengawasan pihak DLH, sehingga Rumah Makan sebesar itu tidak memenuhi ketentuan," ucap Paul.Terkait hal itu, Paul minta DLH Medan hendaknya melakukan pengawasan yang maksimal dan sepatutnya difasilitasi memenuuhi ketentuan yang ada. Sehingga, dengan kelalaian tidak memenuhi IPAL tidak sampai berdampak kerusakan lingkungan serta kehilangan PAD."Kita tidak anti pengusaha maupun investor di Medan. Tetapi hendaknya melakukan mentaati aturan yang berlaku," ungkap Paul asal politisi PDI Perjuangan itu.Dilanjutkan Paul, pihaknya Komisi IV DPRD Medan akan segera mamanggil DLH dan pihak pengelola Rumah Makan
Lembur Kuring ke DPRD Medan."Pemanggilan itu guna dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mempertanyakan kebenaran dugaan tidak memiliki IPAL," sebutnya.
Baca Juga: Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan