Sumber tersebut menambahkan bahwa penggunaan fasilitas negara harus mengedepankan prinsip kepatutan dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Kehadiran mobil operasional sekretariat yang terparkir di kediaman pribadi atau rumah dinas pimpinan juga dinilai rentan memicu persepsi tumpang-tindih pemanfaatan aset.
"Publik tentu mempertanyakan apakah seluruh armada tersebut benar-benar efektif digunakan untuk kepentingan dinas secara bersamaan, atau justru ada pembiaran operasional yang menumpuk di satu tempat. Jangan sampai aset Sekretariat yang seharusnya stand-by untuk kegiatan umum institusi justru mengendap di kediaman perorangan," lanjutnya.
Kritik ini mencuat di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai beban beban perawatan dan perbaikan kendaraan milik daerah (BMD) yang tertimpa musibah tersebut. Publik berharap proses perbaikan aset yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang dikawal secara transparan agar tidak membebani APBD di luar ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Ada 3 Mobil Dinas di Rumah Ketua DPRD Medan, Status dan Fungsi Berbeda