MATATELINGA,Rantauprapat : Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk periode 2024-2029, harus mengacu pada visi dan misi Bupati dr hj Maya Hasmita SpOG MKM.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PPPA Labuhanbatu, Lidiyawati Harahap, S.Psi., M.A.P, dalam wawancara khususnya dengan media online https://matatelinga.com, Rabu (28/10/2026) siang di kantornya.
Menurut dia, Maya Hasmita, dalam mengemban amanah rakyat sebagai bupati, .memiliki visi :& misi, yaitu "Labuhanbatu Cerdas Bersinar" (Membangun Desa dan Menata Kota).
Baca Juga: Jadwal Porprovsu 2026 Bergeser ke 1–9 Desember, KONI Sumut Pastikan Seluruh Nomor Pertandingan Tetap Digelar Karena itu kata Lidiawati, Dinas PPPA sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dalam menjalankan program kerja, harus mempedomani
visi dan
misi bupati.untuk lima tahun periode kepemimpinannya
Disebutkannya, isu kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, serta hak perempuan dan anak, menjadi fokus strategis dalam arah pembangunan yang dilaksanakan Dinas PPPA.
Baca Juga: Jadwal Porprovsu 2026 Bergeser ke 1–9 Desember, KONI Sumut Pastikan Seluruh Nomor Pertandingan Tetap Digelar Meski demikian lanjutnya, Dinas PPPA bukan satu-satunya institusi, yang menjalankan program tersebut. "Ada beberapa organisasi perangkat daerah, berkolaborasi menjalankan program, terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak", sebutnya.Selain kolaborasi antar organisasi perangkat daerah, Dinas PPPA juga berkolaborasi dengan masyarakat melalui organisasi kewanitaan, organisasi kepemudaan, dan juga forum anak.
"Pemerintah daerah, jelas tidak sanggup menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tanpa ikut sertanya organisasi masyarakat.Menurut Lidiawati, contohnya Aisyiah sebagai salah satu organisasi wanita, mereka memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan. Karenanya, Dinas PPPA berkolaborasi menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Aisyiah.
"Dinas PPPA memfasilitasi kegiatan, misalnya melalui pelatihan-pelatihan kepada pengurus tingkat kabupaten, kemudian pengurus Aisyiah tingkat kabupaten, menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkat desa dan kelurahan, melalui pengurus mereka ditingkat ranting.
Demikian juga, dengan beberapa organisasi wanita dan kepemudaan, yang ada dan terdaftar di kantor kesatuan bangsa dan politik. "Kita libatkan mereka menjalankan program pemerintah, sesuai visi & dan misi Bupati.Secara rinci dijelaskan, mengacu pada visi & misi Bupati, ada beberapa program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Baca Juga: Jadwal Porprovsu 2026 Bergeser ke 1–9 Desember, KONI Sumut Pastikan Seluruh Nomor Pertandingan Tetap Digelar Diantaranya, terkait dengan peningkatan Kualitas SDM, kesehatan ibu dan, dan pendidikan.Lidiawati Harahap menjelaskan, untuk kesehatan ibu dan anak, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu fokus pada menurunkan angka stunting, menekan angka kematian ibu melahirkan, serta mengoptimalkan layanan kesehatan reproduksi, yang merata bagi seluruh perempuan di desa maupun kota.Kemudian, pendidikan anak sejak usia dini: Penguatan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melalui peran aktif Bunda PAUD daerah, guna mencetak generasi emas Labuhanbatu yang cerdas.Selanjutnya, perlindungan sosial dan hukum bagi perempuan & anak. Menurut Lidiawati, dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas PPPA Labuhanbatu secara masif menggelar sosialisasi dan edukasi, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Begitu juga dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum, Dinas PPPA mengajak semua elemen masyarakat, untuk berkolaborasi mengambil langkah nyata dalam mendampingi anak-anak yang terjerat masalah hukum, maupun korban kekerasan lingkungan.Dinas PPPA Kabupaten Labuhanbatu, ucap Lidiawati Harahap, dalam pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga dan perempuan, Dinas PPPA bersama Dinas Koperasi dan UMKM, berupaya meningkatkan ekonomi keluarga.Bentuk program yang dilakukan, mengembangkan kompetensi kaum perempuan, lewat pelatihan ekonomi kreatif dan UMKM. "Perempuan didorong menjadi pelaku usaha mandiri, guna menopang ketahanan pangan dan kesejahteraan domestik", imbuhnya.
Selain itu, Dinas PPPA, bersama organisasi perangkat daerah, melakukan optimalisasi ruang kreativitas pemuda, mempersiapkan wadah positif berupa kompetensi bakat, seni, dan event olahraga, untuk melatih sportivitas serta menjauhkan anak-anak muda Labuhanbatu dari pengaruh negatif narkoba atau pergaulan bebas, dan tindak pidana.
Diakhir wawancaranya dengan media online ini, Lidiawati menyebutkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta organisasi perangkat daerah lainnya, dalam waktu dekat akan mencanangkan program 1821.
Baca Juga: Kinerja Kadishub Medan Dinilai Tak Becus "Melalui Peraturan Bupati, dengan program 1821, kita akan mengupayakan, seluruh anak-anak, antara pukul 18.00 sampai 21.00 WIB, bersama orangtuanya di rumah, atau melaksanakan ibadah di mushala, masjid dan rumah ibadah lainnya", ujarnya.
Selama ini, sebenarnya program 1821 itu sudah ada. Tapi regulasinya, baru melalui surat edaran bupati. "Dan kita berharap, melalui Peraturan Bupati, program 1821 tersebut bisa berjalan maksimal", pungkasnya