MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Pimpinan DPRD Kota Medan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Medan.
Penandatanganan tersebut dilakukan
Rico Waas bersama Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua Hj Sri Rezeki dan Wakil Ketua Zulkarnaen dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/26). Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan, Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan anggota DPRD Medan serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan oleh Ketua Bapemperda Afif Abdillah.
Baca Juga: Hut ke-15 Partai NasDem, Wali Kota Medan Ajak Berkolaborasi Tuntaskan Masalah Kota Dalam laporannya, Afif menjelaskan bahwa Propemperda Kota Medan Tahun 2027 memuat 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Jumlah tersebut terdiri dari tiga Ranperda Kumulatif Terbuka, tiga Ranperda usulan Pemerintah Kota Medan, dan empat Ranperda usulan inisiatif DPRD Kota Medan.
Wali Kota Medan Rico Waas dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Baca Juga: Hut ke-15 Partai NasDem, Wali Kota Medan Ajak Berkolaborasi Tuntaskan Masalah Kota Menurutnya, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan melalui metode yang baku dan pasti, serta mengikuti tata cara yang tertib dan sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan.
Rico berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan."