MATATELINGA, Medan: Setelah melakukan penahanan terhadap mantan anggota DPRDsU Fadli Nurzal, kini KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang Anggota DPRD Sumatera Utara masa bhakti 2009-2014, yang merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif, masing-masing Rijal Sirait, Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi, Rabu (4/7/2018).Mantan anggota DPRDSU Rijal Sirait, sekarang ini sebagai Senator Indonesia (Anggota DPD RI), merupakan tersangka dalam kasus suap terkait mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho."Rijal Sirait ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK selama 20 hari pertama," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/7/2018) malam.Dari pantauan di lokasi gedung KPK, sekitar pukul 17.31 WIB, Rijal Sirait yang mengenakan peci warna putih dan memegang tasbih, meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Utara.Anggota DPD RI Rijal Sirait mengaku, kalau dirinya sudah mengembalikan uang sebesar Rp 300 juta ke KPK. "Sudah saya kembalikan Rp 300 juta," tutur mantan Anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2014 ini.Sedangkan dua orang Srikandi mantan Anggota DPRD Sumatera Utara, Rooslynda Marpaung (sekarang Anggota DPR RI Fraksi Demokrat) dan Rinawati Sianturi (sekarang Anggota DPRD Sumut Fraksi Hanura), juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dari eks Gubernur Sumut.Rooslynda Marpaung keluar lebih dulu dari lobi Gedung KPK sekitar pukul 18.33 WIB, dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, dan langsung masuk ke mobil tahanan serta tidak memberi komentar apapun terkait kasusnya.Selanjutnya, Rinawati Sianturi menyusul keluar dari lobi KPK sekitar pukul 18.45 WIB. Rinawati yang mengenakan rompi oranye juga tidak banyak bicara terkait penahanannya. "Tanya pengacara saya saja nanti," ujarnya.Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima uang suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang.Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015. Dari para tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp 5,47 miliar, yang kini telah disita sebagai barang bukti.(Mtc)