MATATELINGA : Tak pernah berharap lebih dalam bertugas, Jaksa Dostom Hutabarat selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Ketika dipercaya menjadi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan, Dostom Hutabarat, SH merasa bersyukur dan langsung membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan menyatukan persepsi dengan rekan kerjanya sesama Jaksa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.Cabjari Madina di Kotanopan meliputi Kecamatan Kotanopan Lama, yang terdiri dari Kec. Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Kotanopan, Ulu Pungkut, Muara Sipongi dan Pakantan. Ketujuh kecamatan tersebut dikenal dengan sebutan wilayah Mandailing Julu yang dihuni warga masyarakat dari berbagai suku dan agama. Kehidupan masyarakat cenderung homogen dan menjunjung tinggi ajaran agama serta adat istiadat.Dostom Hutabarat, SH bersama unsur Muspika saat rapat koordinasi soal PakemMenurut Dostom Hutabarat, mayoritas masyarakat di wilayah tempatnya bertugas mayoritas bekerja sebagai petani, wira usaha dan pegawai. Berbicara tentang masalah hukum di Kotanopan, kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus pencurian dan proses penyelesaian permasalahannya masih mengedepankan musyawarah dan mufakat (kekeluargaan). Hanya saja, kalau sudah tidak bisa diselesaikan secara adat maka akan diproses secara hukum. Selain menjalanlan tugas sehari-hari sebagai penegak hukum, Dostom, jaksa dan staf lainnya kerap mengadakan acara penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat lewat program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Pesantren dan Jaksa Masuk Desa antara lain dengan acara cerdas cermat dan pengobatan gratis.Dostom yang sudah pernah bertugas di Bengkulu ini menceritakan pengalaman mengesankan ketika melakukan penyuluhan hukum pada acara Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Pondok Pesantren Mustafawiyah, yang memiliki lebih dari 10.000 santri. Mustafawiyah menjadi pesantren terbesar di Sumatera Utara."Saat acara JMS berlangsung dan dihadiri 300-an santri, santrinya berasal dari berbagai daerah seperti Aceh sampai Bengkulu bahkan ada yang berasal dari Propinsi Banten. Salah seorang santri bertanya terkait pendapat saya selaku Jaksa atas perkara HAM yang dilakukan Ahok," jelas Hutabarat.Mendengar pertanyaan itu, kata Dostom, ia langsung menerangkan bahwa perkara Ahok merupakan tindak pidana umum dan Jaksa sebagai Penuntut bertugas untuk membuktikan dakwaannya pada saat melakukan penuntutan terhadap Ahok. "Setelah kejadian tersebut, saya bertekad untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya para pelajar dan siswa ke beberapa sekolah yang ada di wilayah kerja Cabjari Madina di Kotanopan. Penyuluhan hukum masih sangat perlu agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita yang tidak benar (hoax) dan terkadang mereka tidak bisa membedakan mana kasus pidana, kasus masalah HAM atau kasus lain yang bisa menyeret seseorang ke ranah hukum," tandasnya.Dostom menambahkan, selama bertugas di daerah perbatasan antara Sumut dengan Sumatera Barat, banyak pengalaman berharga yang ia peroleh terutama terkait dengan budaya gotong royong dan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan. "Dimana pun saya bertugas, saya selalu mengedepankan betapa pentingnya menjalih hubungan baik dengan semua kalangan tanpa memandang latar belakangnya. Paling tidak, saat kita pindah bertugas ada kenangan terindah yang bisa kita tinggalkan dan ingat sepanjang masa," tegasnya.Riwayat Pekerjaan ;- PPJ tahun 2007- Kejari Kuala Kapuas Kalteng 2007- Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejari Kuala Kapuas 2008-2010- Kasi Pidsus di Kejari Kuala Kapuas 2010-2013- Kasubbagbin Kejari Simalungun 2013-2015- Kasi Datun di Kejari Seluma di Tais, Bengkulu 2015-2016- Kacabjari Madina di Kotanopan sejak akhir 2016 - sekarang