Matatelinga - Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan berencana menelusuri penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia ((KONI) Kota Medan, karena diduga ada indikasi mencurigakan terkait penggunaan uang rakyat untuk pembinaan olahraga di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu. "Kejaksaan berhak untuk turun dan melakukan pengusutan setiap anggaran yang berasal dari dana APBD termasuk anggaran pembinaan olahraga," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan, Jufri Nasution kepada wartawan, baru-baru ini. Menurutnya jika nanti ditemukan indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian uang negara, Kejaksaan akan langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terkait penggunaan dana APBD 2013-2014 yang dialokasikan ke KONI Kota Medan dan belakangan menjadi sorotan publik serta media massa, Jufri mengatakan segera mempelajarinya. Apabila terbukti terjadi penyimpangan tentu pihaknya akan memanggil beberapa oknum pengurus termasuk Ketua KONI Medan Edi Sibarani untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini, dia juga mengingatkan agar Ketua KONI Medan bersikap transparan dan berhati-hati dalam mengelola keuangan yang bersumber dari uang rakyat. Apalagi kata dia, aparat hukum saat ini tengah gencar-gencarnya dan langsung mengusut setiap kasus dugaan korupsi termasuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan, serta menghukum pelakunya jika terbukti berkonspirasi dalam tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan daerah itu. "Jadi jangan main-main dengan anggaran," ujarnya.OmbudsmanSementara itu, Lembaga Ombudsman Perwakilan RI Sumatera Utara juga akan mengeluarkan surat panggilan Ketua KONI Medan Edi Sibarani guna meminta keterangan secara rinci untuk memperoleh informasi sejauh mana pengalokasian APBD yang dipergunakan untuk mendanai sejumlah program pembinaan olahraga di kota ini. "Surat panggilan akan segera kita sampaikan ke KONI Medan, kita harapkan Ketua KONI Medan Edi Sibarani kooperatif,"kata Ketua Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Menurut dia kebijakan memanggil Ketua KONI Medan semata-mata untuk mengetahui sejauh mana badan publik itu bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Sikap transparansi dalam pengelolaan anggaran, lanjut dia penting diimplementasikan secara konsisten oleh setiap badan publik, termasuk KONI Medan, sebab, kata dia masyarakat juga berhak mengetahui kemana saja APBD dialokasikan oleh KONI Medan untuk memajukan pembangunan di bidang olahraga di ibu kota Provinsi Sumut ini. Abyadi juga mengapresiasi langkah dan komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan untuk terus mengawal proses pengelolaan APBD oleh KONI Medan guna mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ataupun penyimpangan anggaran. Ombudsman berharap melalui transparansi dan pengelolaan anggaran terarah, pihaknya optimistis program pembinaan olahraga akan berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana diberitakan, informasi seputar APBD untuk KONI Medan tahun 2014 banyak dipertanyakan kalangan insan olahraga, karena terkesan tidak transparan. Sementara sejumlah induk organisasi cabang olahraga telah diproyeksikan untuk mempersiapkan atletnya menghadapi beberapa even dalam waktu dekat, di antaranya Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumut 2014, Mei-Juni.KONI Medan pada Porwil Sumut akan menurunkan 400 atlet dan 70 official, hingga saat ini belum ada satupun cabang olahraga yang menggelar Pelatda karena anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut belum dikucurkan oleh KONI Medan.Ketua KONI Medan Edi Sibarani, ketika dikonfirmasi tentang anggaran badan publik yang dipimpinnya itu menolak memberikan keterangan secara rinci dan bahkan terkesan sedikit emosional. "Saya tidak mau itu," katanya singkat kepada pers.Meski banyak pihak berharap KONI Medan agar bersikap transparan soal anggaran, namun Edi Sibarani hingga saat ini belum ada menjelaskan hal itu kepada pubik. Tidak diketahui apa alasan Edi Sibarani enggan berkomentar soal anggaran KONI Medan.(Mt-01/Rel)