Tersangka yang kembali menjalani proses pemeriksaan dan penahanan yakni Suko Hartono. "Ya, salah seorang tersangka berinisial SK dalam kasus pembuatan kontrak pekerjaan fiktif di dinas ke
tahanan pangan dan pertanian (
ketapangtan) telah kita
tahan," kata Kasi Intel Kejari Binjai Ronald Siagian, sesuai pesan tertulis yang diterima, Senin (6/4/2026).
Dari 5 orang dalam kasus ini, yakni 2 Orang Aparatur sipil sudah dilakukan penahanan oleh penyidik kejaksaan telah mantan Kadis Pertanian Ralasen Ginting, Asisten II Pemko Binjai, Joko Waskito, menyusul kali ini Suko Hartono. Untuk 2 tersangka lain masih belum dilakukan penahanan yakni Agung Ramadhan dan Dody Alfayed. Dua tersangka itu masih berkeliaran hirup udara bebas.
Baca Juga: JPN Kejari Mamuju Laksanakan Upaya Negosiasi Non Litigasi Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan "SH berperan sebagai perantara dalam mencari penyedia atau
kontraktor dan menawarkan proyek, lalu meminta sejumlah uang untuk proyek yang nyatanya proyek (pekerjaan) dijanjikan ternyata fiktif," jelas Ronald.
Kejaksaan negeri Binjai terus mengejar pelaku dalam kasus dugaan korupsi pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif ini. Tersangka Ralasen dan Joko disangkakan primair pasal 12 huruf e UU RI No 20 Tahun 2001 subsidair pasal 12B dan lebih subsidair pasal 9."Untuk tiga swasta lain yang ditetapkan tersangka disangkakan pasal 15 jo pasal 12 huruf e, pasal 15 jo pasal 12 B, pasal 15 jo pasal 9 UU RI No 20/2001," papar Ronald.SH sendiri selanjutnya digiring untuk dilakukan penahanan demi penyelidikan lebih lanjut ke Lapas Kelas II A Binjai. "Kita terus berupaya menggali keterangan para tersangka guna mengungkap kasus ini secara terang benerang," tegas Ronald.Sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi DIF, Publik tunggu kinerja Jaksa pidana khusus Kota Binjai.Hasil penyidikan jaksa, tersangka Ralasen bersama Joko aktif berkomunikasi hingga memperoleh uang Rp2,8 miliar dari tiga swasta tersebut pada medio November sampai Oktober 2024 serta tahun 2025. Agung Ramadhan, Suko Hartono dan Dody Alfayed menawarkan paket proyek diduga fiktif berupa pembangunan Jalan Usaha Tani dan bantuan sumur bor.Namun hasil pendalaman penyidik, tidak ada kegiatan dimaksud berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maupun perubahan pada Dinas Ketapangtan Binjai tahun 2022 sampai 2025. Uang yang diminta ketiga swasta itu sebagai bentuk tanda jadi untuk membuat kontrak proyek yang berujung bodong.Kini publik menanti kinerja Kejari Binjai, dalam mengkungkap dugaan korupsi ini. Apakah kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF), yang sempat dihentikan penyidikannya oleh Jaksa. Sebab, sebelumnya Ralasen Ginting, mengungkap jika kasus ini berkaitan dan kontrak fiktif tidak terjadi jika anggaran di DIF tidak bergeser. (Irpan)