MATATELINGA, Medan : Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan di era transformasi digital, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Sumatera Utara, dituntut untuk tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga mampu membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan.
BBGTK Provinsi Sumatera Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki mandat strategis dalam pengembangan kompetensi, pemberdayaan, dan peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan di daerah.
"Namun potensi kemitraan strategis dengan dunia usaha di Sumatera Utara belum tergarap secara optimal," ujar Kabag Umum BBGTK Sumut, Julian Henry Sembiring, dalam Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Portal "AKRAB" BBGTK Sumatera Utara, Rabu (10/9/2025), di gedung BBGTK Sumut, Jalan Kenanga Raya Tanjung Sari Medan.
Baca Juga: TNI Dorong Akses Pendidikan Dasar di Papua, Gelar Pengajaran Calistung di Wametkapa Hadir pada kegiatan sosialisasi Portal "AKRAB" perwakilan Pengurus PWI Sumatera Utara, Sugiatmo (Wakil Ketua Bidang Pendidikan), Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas GTK, Muhammad Ichwan Nasution, Tim Pengembang Portal AKRAB BBGTK Sumut dan Tim Humas BBGTK Sumut.
Kabag Umum BBGTK Sumut, Julian Henry Sembiring, mengatakan, berdasarkan data, lebih dari 90% perusahaan yang memiliki alokasi CSR bidang pendidikan belum menjalin kolaborasi aktif dengan lembaga pendidikan pemerintah, termasuk BBGTK.
Hal ini terjadi karena masih terbatasnya ruang komunikasi formal, sistem pendataan yang terpadu, dan sarana transparansi yang dapat mempertemukan kebutuhan pendidikan dengan kontribusi CSR.