MATATELINGA, Jakarta: Pemerintah melalui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, meminta DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)."Memperhatikan berbagai pendapat terkait RUU HIP, maka Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk anggota DPR menunda pembahasannya," tegas Wapres usai menggelar pertemuan dengan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUl) di rumah dinas Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat (16/6/2020).Hal tersebut, lanjut Wapres, karena Pemerintah ingin fokus terhadap penanganan Covid-19 yang dampaknya sudah merambah ke masalah sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, upaya memulihkan ekonomi nasional menjadi prioritas penting saat ini."Alhamdulillah, keputusan Pemerintah itu mendapat respon dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan semoga respon ini juga direspon sama juga oleh ormas-ormas yang lain, dan masyarakat seluruhnya, demi ketenangan bangsa kita," tuturnya.Senada dengan Wapres, Menko Polhukam Mahfud M. D. mengatakan bahwa Pemerintah meminta kepada DPR selaku lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, DPR juga harus banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan."Itulah sikap Pemerintah. Dan karena ini adalah produk di dalam sebuah proses legislasi yang sedang berjalan, maka Pemerintah minta menunda. Pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan lembaga legislatif, bukan sesuatu yang bisa dilakukan Pemerintah," ucapnya.Pada saat yang sama, Buya Basri yang mewakili MUI mengapresiasi sikap Pemerintah yang meminta ditundanya pembahasan RUU HIP."Pemerintah ini baik sekali dan kami berharap pada semua ormas-ormas Islam yang ada di MUI agar menjadikan ini sebagai pendinginan suasana. Kita tetap terus menyikapi atau mengawal DPR selanjutnya dan kalau perlu nanti dialog," sebutnya.