MATATELINGA, Bandung : Terkait pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memanggil dirinya.Sebagai informasi, pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 218 RKUHP.Terdapat perubahan lamanya hukuman pada draf RKUHP yang diberikan pemerintah kepada Komisi III DPR RI tertanggal 9 November 2022.
Baca Juga:Geger..!!!! Bangunan Baru di Kejari Medan RobohPada draf terdahulu, tertera ancaman pidana pelanggaran pasal tersebut ialah 3,5 tahun penjara. Namun dikurangi berdasarkan hasil diskusi serta pelibatan rakyat menjadi 3 tahun.Berdasarkan draf RKUHP terbaru yang diterima MNC Portal, Kemenkumham juga menambahkan penjelasan soal tindakan mana yang dikategorikan sebagai penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden.Dijelaskan, tindakan yang dimaksud penyerangan harkat, dan martabat ialah menista dan memfitnah presiden serta wakilnya.“Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau harkat martabat diri’ merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah,” bunyi penjelasan itu.Pasal yang dimaksud adalah pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal ini dinilai mengekang kebebasan berpendapat.[br]Eddy mengatakan, saat itu Jokowi berpendapat tentang pasal tersebut. Jokowi mengaku tidak masalah jika dihina oleh rakyatnya."Saya ingat betul bahwa ketika KUHP itu ditarik dari DPR, saat itu kami dipanggil oleh presiden," kata Eddy dalam acara Sosialisasi RKUHP di Universitas Udayana, Badung, Bali, seperti dikutip dari Okezone, Sabtu (12/11/2022)."Pertanyaan presiden itu ada dua, satu tentang penghinaan (terhadap kepala negara), beliau mengatakan 'Oh, saya kalau dihina juga enggak apa-apa kok'," sambungnya.Namun, Eddy menegaskan, pasal tersebut bukanlah soal Jokowi, melainkan tentang bagaimana melindungi kehormatan, harkat, dan martabat presiden beserta wakilnya sebagai pimpinan suatu negara."Jawaban tegas kami para ahli, ini bukan persoalan Joko Widodo. Ini persoalan dignity seorang kepala negara, dignity seorang wakil presiden atau wakil kepala negara," katanya.