MATATELINGA, Padang :Ahli Pers Dewan Pers, Syofiardi Bachjul JB menegaskan, semua elemen harus aktif mendorong industri pers tetap jadi kekuatan keempat dari pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.
BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/operasi-kilat--tersangka-ditangkap--sabu-dan-ganja-diamankan
"Antara ruang redaksi dan bisnis, memiliki 'pagar api' yang tidak bisa dilanggar. Tapi, sebagai sebuah industri, pers harus terus didukung sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial selain fungsi penyampai informasi, pendidikan dan hiburan," ungkap Syofiardi.
Hal itu ditegaskannya, saat jadi narasumber pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kerjasama KPU Sumbar dengan Pengda JMSI Sumatera Barat di Padang, Kamis pagi.
Menurut Syofiardi, hari ini, nyaris tidak satupun media di Indonesia yang benar-benar mandiri dalam menjalankan bisnisnya.
[br]
Tapi, kondisi itu bukan berarti media boleh 'menjual' fungsinya, untuk bisa bertahan ditengah seliweran informasi yang memenuhi ruang maya, pada era disrupsi ini.
"Jika pers dihambat menjalankan fungsinya karena faktor bisnis, tentu akan membahayakan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi," terang Syofiardi dalam dialog yang dipandu wakil bendahara Pengda JMSI Sumbar, Hani Tanjung.
Selain Syofiardi yang juga editor pada Koran Jubi, narasumber lainnya yakni mantan Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Lindo Karsyah.
Selain komisioner KPU dua periode, Lindo Karsyah sebelumnya juga seorang jurnalis dengan jabatan Redpel Harian Singgalang, redaktur Harian Tribune Pekanbaru dan Pemred Harian Vokal di Riau.
Lindo Karsyah dalam paparannya, menyentil paradigma para pemangku kepentingan terhadap industri media massa hari ini, terutama industri media siber.
"Kini, informasi dicari dengan ujung jari melalui gawai yang terkoneksi dengan internet. Tak lagi dengan cara membalik lembaran halaman koran atau majalah," ungkapnya.
"Para pemangku kepentingan sudah sangat paham akan hal ini. Sayangnya, dalam penganggaran iklan, dalam hal ini fasilitasi iklan kampanye media massa Pilkada serentak 2024, KPU hanya menyediakan porsi untuk media cetak dan televisi," terangnya.
Media siber hanya kebagian iklan sosialisasi sesuai tahapan Pilkada. Sementara, fasilitasi iklan kampanye selama 14 hari yang jadi beban anggaran KPU sesuai tingkatan, media siber tidak terakomodir sama sekali.
Kampanye dengan metode iklan di media media siber, terang dia, diberikan ruang untuk dimanfaatkan para pasangan calon kepala daerah. Pengelola media dipersilahkan berkomunikasi dengan para calon itu.
[br]
“Jika penggiat media siber tak mampu memperkuat bargaining-nya di mata para pemangku kepentingan, selamanya juga, media siber tak kebagian kue pemerintah. Dalam konteks Pilkada, fasilitasi iklan kampanye di media massa,” terang Lindo.
Pada diskusi media dengan tema, "Liputan Pilkada 2024, Menyajikan Data yang Informatif dan Mendalam untuk Penguatan Demokrasi di Sumatera Barat" itu, juga menghadirkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar, Hamdan.