Matatelinga - Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Yuddi Chrisnandi secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/2014 terkait gerakan hidup sederhana di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berisi larangan bagi PNS untuk hidup bermewah-mewahan dan mengadakan rapat di hotel.Namun hari Senin yang lalu (8/12/2014), Menteri Yuddy justru menggelar acara di tempat mewah. Yuddy mengumpulkan kepala daerah di Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan. Saat itu ada sekitar 500 undangan yang hadir dalam acara tersebut termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sementara pejabat daerah yang hadir di antaranya Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Wali kota DIY, Bupati Bintan, dan Tanjung Pinang, serta masih banyak lagi.Sontak berbagai kalangan mengkritik sikap Menteri Yuddy yang dinilai tak konsisten atas ucapan yang disampaikan sebelumnya.Termasuk Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan sejak awal tidak setuju dengan surat edaran yang dikeluarkan Yuddi chrisnandi. Menurut dia, seorang menteri tak perlu mengurusi urusan teknis."Makanya saya bilang, tergantung produktivitas pertemuan itu, mau di hotel yang penting hasil outputnya," kata Rambe di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12/2014).Rambe menyatakan, urusan larangan rapat di hotel itu persoalan teknis sehingga tak perlu diurusi oleh menteri. Politikus Golkar ini meyakini, di manapun rapat digelar yang penting adalah hasil rapat itu bermanfaat untuk rakyat."Enggak usah perbincangkan yang sangat teknis dan tidak penting seperti rapat di hotel seperti itu," ujarnya.(fit/mdc)