Hal serupa juga disampaikan para Ketua Fraksi yang hadir. Mereka berharap bimbingan hukum dari Kajari Poso dapat menjadi kompas bagi lembaga legislatif dalam menjalankan kegiatan serta pengelolaan anggaran.
"Kami sangat membutuhkan masukan dan saran hukum dari Bapak Kajari. Harapannya, dengan koordinasi ini, seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran Pemkab dan DPRD Poso tetap tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua I DPRD Poso Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, S.H., M.H.
Pertemuan ini menandai babak baru kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Kabupaten Poso guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kondusif bagi pembangunan daerah.