Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumut. Dengan demikian, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memeroleh
pendam
pingan hukum dan mem
perjuangkan keadilan.Usai menerima
penghargaan, Wali Kota Wesly menyam
paikan rasa syukur dan menguca
pkan terima kasih atas
penghargaan. Wesly juga menyam
paikan komitmennya untuk mem
perkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kota Pematang
siantar."Saat ini Kota Pematang
siantar sudah memiliki 52 Posbankum yang berada di seluruh kelurahan. Artinya, Kota Pematang
siantar telah menca
pai 100
persen mem
punyai layanan bantuan hukum," terang Wesly.Ia juga menyebutkan, keberadaan Posbankum sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pematang
siantar, terutama yang memiliki
permasalahan terkait sengketa hukum."Posbankum di desa/kelurahan memberikan manfaat besar beru
pa akses keadilan yang mudah, ce
pat, dan gratis bagi masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan. Layanan ini meningkatkan kesadaran hukum, membantu
penyelesaian sengketa melalui mediasi (non-litigasi), serta memberikan
pendam
pingan dalam dokumen hukum, sehingga mengurangi
potensi konflik di tingkat desa," terangnya.Secara keseluruhan, Posbankum desa/kelurahan ber
peran vital dalam menci
ptakan masyarakat yang sadar hukum dan meningkatkan keadilan yang merata.Gubernur Sumut Bobby Nasution menyam
paikan, hingga saat ini Posbankum di Sumut telah membantu menyelesaikan 408 kasus.Menurutnya, angka tersebut ber
potensi terus bertambah seiring meningkatnya
pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Meski demikian, ia berhara
p berbagai
persoalan hukum da
pat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan
pendam
pingan di Posbankum tan
pa harus berujung
pada
proses
persidangan."Teknologi,
perekonomian, di daerah kita begitu dinamis dan bergerak ce
pat, gesekan antar masyarakat atau dengan kor
porasi ham
pir tidak bisa dihindarkan. Teta
pi dalam hati yang terdalam, saya tidak ingin sam
pai ke
proses hukum yang
panjang, melelahkan, dan berlarut-larut," kata Bobby.Ia juga berhara
p Posbankum da
pat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) yang digagas Pemerintah Provinsi (Pem
prov) Sumut. Untuk itu, Bobby meminta seluruh bu
pati dan wali kota mem
perkuat im
plementasi
pendekatan restorative justice di daerah masing-masing."PR-nya tinggal satu, bu
pati/wali kota
perlu meneta
pkan hukumannya, misal membersihkan tem
pat ibadah, jalan, atau fasilitas umum lainnya untuk
persoalan-
persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum," ujar Bobby.Sementara itu, Menteri Hukum (Menhum) Su
pratman Andi Agtas menegaskan,
pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam
penyelesaian
persoalan hukum. Karena itu,
pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah yang te
pat untuk dikede
pankan."Bisa dilakukan (
penyelesaian masalah hukum) melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa (
program kejaksaan), atau Babinsa TNI. Yang ter
penting bukan hanya
pemberian hukuman ke
pelaku, teta
pi
pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali
persaudaraan," kata Su
pratman.Pada kesem
patan tersebut, seluruh kabu
paten/kota di Sumut menerima
penghargaan dari Kementerian Hukum atas komitmen mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing. Su
pratman berhara
p keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum, dan ini menjadi salah satu indikator saya a
pakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak. Kami sangat berhara
p ini benar-benar terlaksana karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo," kata Su
pratman.(si
p)