MATATELINGA, Jakarta:Aktivitas kelompok bersenjatadi Papua salah satunya masuk teritorial Indonesia sangat sukar di brantas, apapenyebabnya dan kendalanya oleh Pemerin Republik Indonesia. Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua menjadi salah satu tantangan dalam upaya menjagakeamanan di wilayah tersebut.
Dimana, KKB melakukan "pembantaian"dari warga sipil maupun aparat keamanan.Ini,seharus menjadi perhatian dalam penegakan hukum dan penanganan konflik di Papua.
Pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah istilah untuk menyebutkelompok tersebut. Pada 2021, pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di
Papua yang dimaksud dalam kebijakan tersebut sebagai kelompok teroris.Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) merupakan sayapbersenjata yang dikaitkan dengan Organisasi
Papua Merdeka (OPM).
Upayaaparat keamanan dalam menangani kelompok bersenjata di Papua menghadapiberbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis hingga pola pergerakankelompok. Sejumlah pejabat kepolisian juga pernah mengungkapkan kendala laindalam proses pengejaran.
Baca Juga: Perkokoh Diplomasi Maritim, KRI SIM-367 Berlatih Bersama Tiga Kapal Perang Australia Aapa kendalannya....?
Salah satu kendala yang pernah disampaikan Polri adalahkeberadaan anggota kelompok bersenjata yang berbaur dengan penduduk setempatsehingga sulit diidentifikasi.
PadaApril 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen Pol RusdiHartono, menyebut anggota KKB kerap masuk ke lingkungan penduduk dan menyamarsebagai warga.
Baca Juga: Pangandaran Run 2026, Ribuan Langkah untuk Kebersamaan TNI dan Rakyat Kondisitersebut, menurut keterangan Rusdi, menyulitkan aparat dalam mengenali anggotakelompok yang menjadi sasaran penindakan.
Wilayah Papua memiliki kondisi geografis yang beragam, termasukkawasan pegunungan dan daerah yang sulit dijangkau. Situasi ini menjaditantangan tersendiri bagi aparat keamanan dalam melakukan operasi di sejumlahwilayah.
Dalamketerangannya pada April 2021, Rusdi Hartono juga menyoroti medan di
Papua yangmembutuhkan dukungan sumber daya memadai dalam operasi keamanan.
Selainfaktor geografis, pergerakan kelompok bersenjata yang berpindah-pindah jugadapat menyulitkan aparat dalam memastikan keberadaan mereka. Namun, polapergerakan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan keterangan sumber yang relevanuntuk setiap kasus
Baca Juga: Kepedulian Tak Pernah Surut, Lanud Sjamsudin Noor Kembali Salurkan Air Bersih bagi Warga Dukungan dari pihak di luar kelompok bersenjata juga pernahmenjadi perhatian aparat kepolisian. Pada April 2023, Kapolda
Papua saat itu,Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan terdapat dugaan sejumlah pejabat daerahmembantu kelompok KKB yang dipimpin Egianus Kogoya.
Mathiusmengatakan kepolisian akan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalammendukung aktivitas kelompok tersebut.
Meskidemikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibedakan dari fakta hukumyang telah dibuktikan. Tidak tepat menyimpulkan bahwa masyarakat adat atautokoh lokal secara umum melindungi kelompok bersenjata hanya berdasarkan dugaanterhadap individu tertentu,dikutip laman Okezone.
Baca Juga: Mana Terlatih, TNI-Polri atau KKB di Papua....?