JAKARTA - Matatelinga, Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyatakan enggan menanggapi enam opsi penuntasan polemik calon Kapolri yang dilontarkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto. "Sejauh ini yang kita pantau, suara suara yang mengatakan bahwa BG akan diganti dengan calon yang baru dan BG didesak mundur hanya dari pihak-pihak luar, pengamat, dan ada Mensesneg dan Seskab," katanya, Kamis (5/2/2015). Sementara itu, sambung Neta, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno serta beberapa menteri lain bertolak belakang dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Seskab Andi Widjajanto. "Karena itu, IPW menilai komentar orang-orang tersebut tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu didengar. Apalagi hingga saat ini Presiden Jokowi belum bersikap dan meminta waktu hingga pekan depan untuk memutuskan nasib (calon) Kapolri. Sebab itu pula IPW tidak ingin menanggapi enam opsi yang disampaikan Seskab," tegasnya. IPW justru berkeyakinan Presiden Jokowi akan melantik Komjen BG sebagai Kapolri sebagaimana tertuang dalam opsi kedua. Pasalnya, jika tidak mengangkatnya sebagai Kapolri, Presiden bisa dikatakan tidak taat konstitusi dan melecehkan DPR yang sudah menerima usulannya."IPW mendesak Jokowi segera melantik BG dan setelah itu sebagai Presiden Jokowi punya hak prerogatif untuk mengevaluasinya," jelasnya.Sebagaimana diketahui, enam opsi yang dilontarkan Seskab terkait penyelesaian polemik calon Kapolri meliputi; pertama, calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) mundur; kedua, melantik definitif; ketiga, melantik lalu nonaktif; keempat, penundaan sampai ada status hukum yang tetap; kelima, membatalkan lalu mencalonkan nama baru; keenam, status quo dengan kondisi ini sambil menunggu adanya kalkulasi yang baru. Dikutip laman okezone.com(Fit)