MATATELINGA, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menjabarkan sejumlah persyaratan untuk menjadi capres. Salah satu syarat itu adalah capres tidak boleh terdaftar sebagai caleg.Larangan peserta calon legislatif maju sebagai calon presiden ini lantas sempat memicu debat dalam sosialisasi pemilihan presiden 2019 (Pilpres 2019) bersama perwakilan partai peserta pemilu.Namun pada pembahasannya, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan keberatannya terhadap syarat itu. PBB menilai aturan itu kurang fair lantaran tidak berlaku kepada anggota parlemen."Syarat ini inkosisten, kami menyarankan aturan itu didrop saja kalau bisa," ujar sang perwakilan PBB di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.Ketua KPU Arif Budiman menolak keberatan tersebut. Arif paham ada kesan inkosisten dalam persyaratan tersebut. Namun ia berkilah aturan itu diambil bulat-bulat dari UU Pemilu."Memang ini kelihatan bertentangan tapi sebenarnya tidak karena kami mengutip utuh dari UU Pasal 169 huruf k dan Pasal 170," kata Arif.Jika menengok UU 7/2017 tentang Pemilu, aturan itu mengamanatkan capres dan cawapres sedang tidak dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD.Sementara pada Pasal 170 memuat ketentuan capres dan cawapres tidak perlu mundur dari jabatannya kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DDP, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.Meski mengutip utuh dari UU, Arif mewajarkan bila tafsir yang berbeda sehingga perlu ada diskusi lebih lanjut mengenainya.Total syarat yang diajukan oleh KPU untuk pasangan capres berjumlah 20 poin. Beberapa di antaranya adalah pasangan capres tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama, berumur minimal 40 tahun, hingga tidak terlibat langsung dalam organisasi terlarang.