MATATELINGA, Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK. Tak hanya mengakomodasi tenaga honorer, peraturan ini juga diarahkan untuk merekrut tenaga profesional untuk masuk di pemerintahan."Ini bukan semata-mata untuk honorer. Kebijakan ini disusun jauh hari sebelum marak isu tenaga honorer. Memang diarahkan untuk profesional. Kita istilahnya ingin beli jadi. Dari pasar tenaga kerja kita ambil secara kompetitif," kata Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq di Jakarta.Taufiq mengatakan, tren di berbagai negara saat ini juga banyak menggunakan PPPK. Menurutnya PPPK membuat birokrasi akan lebih fleksibel dan kompetitif. Pasalnya dengan skema berbasis kontrak kerja ini ke depan akan lebih mudah memastikan tercapainya target kerja. (Mtc/Okz)