MATATELINGA,Jakarta : Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) denganini memberikan pernyataan resmi menyikapi perkembangan situasi nasionalterkait kasus dugaan penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin,dan penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa
Selain itu, juga bisa mengancam stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama.
Baca Juga: Menyadap Presiden: Membongkar Dugaan Makar dari Dalam Negara Sikap resmi ini mendukung penuh pernyataan langsung dari pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sangat sensitif, berpotensi mengarah keperbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan) serta membahayakankeselamatan pimpinan dan kepentingan negara.
Merespons urgensi perkara tersebut, Koordinator Presidium MN KAHMI RomoSyafii menyampaikan poin-poin pernyataan sikap sebagai berikut:1. Mendukung Penuh Langkah Tegas Presiden Prabowo SubiantoMN KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan PresidenPrabowo Subianto yang langsung mengambil keputusan strategis demimenjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitaspertahanan-keamanan negara. Tindakan tegas ini penting gunamemastikan institusi kepresidenan steril dari upaya sabotase informasiterlarang.
Baca Juga: Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i*