MATATELINGA,Ancaman terhadap pemerintahan yang sah tidak selalu datang dari luar pagar kekuasaan. Ia dapat tumbuh di dalam institusi yang diberi kewenangan menjaga keamanan, ketika perangkat negara digunakan untuk kepentingan yang disembunyikan dari negara.
Baca Juga: Lima Dapur SPPG Di Labuhanbatu Yang Menerima Suspend Khusus Dari BGN, Sudah Beroperasi Kembali Karena itu, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden
Prabowo Subianto harus dibongkar sampai ke tujuan akhirnya. Siapa yang memerintahkan? Ke mana hasilnya mengalir? Untuk kepentingan apa informasi tentang kepala
negara dikumpulkan?
Baca Juga: Mengisi Daya, Berbagi Cerita: Saat Komisaris Independen PLN Menyapa Pelanggan di SPKLU Cambridge Medan Bareskrim telah mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Dalam penjelasan penyidik, penyadapan diduga berlangsung pada 2025–2026 tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Nomor sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi, disusul dugaan perintah penghapusan hasil sadapan pada Oktober 2026. Presiden, pejabat, tokoh politik, hingga kalangan media disebut menjadi sasaran. Semua ini masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses peradilan.