MATATELINGA,Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabumingraka sepertinya membuat hasil yang mengaburkan fungsi Mahkamah Agung RI.Sebab adanya pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan, dianya sudah menyatakan pengunduran diri kepada Presiden, namun atas saran Presiden Prabowo Subianto, "Fight di PTUN, bawah dokumen SD-S1," sebutnya.Apabila, saran tersebut betul dari Presiden Prabowo Subianto yang menyuruh Fight di PTUN untuk pembuktian dokumen pendidikan Gibran itu tidak memiliki legalitas. Sebab pernyataan itu sangat berkepentingan tanpa mempertimbangkan proses persidangan dan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menegaskan pembatalan atas Suket sebagai Syarat calon wakil presiden untuk dimusnahkan.
Hal ini wajib ditindaklanjuti untuk Eksekusi Putusan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak terkait dijadwalkan akan segera mengeksekusi putusan MA tersebut setelah meneri
ma salinan resmi.Ketika pihak terkait melakukan eksekusi
maka apa dasar PTUN melakukan pembuktian, inilah pernyataan konyol yang tidak mempertimbangkan regulasi atau aturan yang lain. Sementara sudah jelas, putusan Mahka
mah Konstitusi (MK) dan Mahka
mah Agung (MA) sudah final dan
mengikat.Ruang apa lagi yang
mau di tempuh, sementara pengadilan yang lebih tinggi sudah memutuskan dengan Putusan MA mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan
Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tidak bisa lagi digugat atau dibuktikan ulang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Sifat Putusan Final dan Mengikat melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA telah membatalkan dan mengadili sendiri sengketa terkait Suket
Gibran (Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019) dengan menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.