MATATELINGA,Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabumingraka sepertinya membuat hasil yang mengaburkan fungsi Mahkamah Agung RI.Sebab adanya pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan, dianya sudah menyatakan pengunduran diri kepada Presiden, namun atas saran Presiden Prabowo Subianto, "Fight di PTUN, bawah dokumen SD-S1," sebutnya.Apabila, saran tersebut betul dari Presiden Prabowo Subianto yang menyuruh Fight di PTUN untuk pembuktian dokumen pendidikan Gibran itu tidak memiliki legalitas. Sebab pernyataan itu sangat berkepentingan tanpa mempertimbangkan proses persidangan dan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menegaskan pembatalan atas Suket sebagai Syarat calon wakil presiden untuk dimusnahkan.
Hal ini wajib ditindaklanjuti untuk Eksekusi Putusan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak terkait dijadwalkan akan segera mengeksekusi putusan MA tersebut setelah meneri
ma salinan resmi.Ketika pihak terkait melakukan eksekusi
maka apa dasar PTUN melakukan pembuktian, inilah pernyataan konyol yang tidak mempertimbangkan regulasi atau aturan yang lain. Sementara sudah jelas, putusan Mahka
mah Konstitusi (MK) dan Mahka
mah Agung (MA) sudah final dan
mengikat.Ruang apa lagi yang
mau di tempuh, sementara pengadilan yang lebih tinggi sudah memutuskan dengan Putusan MA mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan
Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tidak bisa lagi digugat atau dibuktikan ulang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Sifat Putusan Final dan Mengikat melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA telah membatalkan dan mengadili sendiri sengketa terkait Suket
Gibran (Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019) dengan menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Hal ini sudah jelas kehilangan objek perkara (objectum litis) berupa Suket penyetaraan ijazah tersebut sudah dinyatakan batal oleh MA, sehingga perkara atau upaya hukum baru di tingkat pengadilan di bawahnya (seperti PTUN) akan kehilangan objeknya.Penulis sependapat dengan pernyataan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, "tidak Ada Lagi Jalur Pembuktian di PTUN, pasca keluarnya putusan MA yang memerintahkan pencabutan dan pemusnahan Suket tersebut. Upaya pembuktian atau pengajuan gugatan ulang di PTUN sudah tidak ada gunanya lagi,"tegasnya.SIKAP DPR RI DAN MPR
Baca Juga: Simpan Hampir 5 Kg Sabu di Gudang Rumah, Deny Eko Divonis 18 Tahun Bui Usai putusan MK dan MA tindak lanjut dalam eksekusi jabatan kekuasaan sebagai Wakil Presiden, oleh
Gibran Rakabuming Raka ada pada mereka sebagai wakil rakyat yang menjadi pilihan rakyat.DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke 11
masa persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 yang dihadiri sebanyak 414 orang anggota dewan terdiri dari 403 anggota yang hadir secara fisik dan 11 orang izin. Kehadiran ini ter
masuk paling banyak usai pelantikan DPR RI.Agenda rapat wakil rakyat ini tidak diketahui pasti, sebab rapat yang digelar berlanjut secara tertutup. Namun jutaan rakyat Indonesia
masih menyandarkan harapan keputusan Wakli rakyat yang mencerminkan rasa keadilan sesuai UUD 1945.
Hanya saja dari 8 partai yang ada di Senayan, bisa dipastikan belum bisa menjawab sepenuhnya oleh wakil rakyat, sebab mereka lebih cenderung pada arah dan kepentingan partai politiknya sendiri ketimbang harapan pemilihnya.Wacana hak angket oleh DPR RI sangat tidak relevan, sebab kasus putusan MA Tidak ada yang mau di cari atau ditelusuri, melainkan bentuk sikap tegas dalam mengambil keputusan atas tindak lanjut putusan MA sesuai dengan UUD 1945 Pasal 7A & 24C ayat (2): Pemberhentian dapat dilakukan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela) atau tidak lagi memenuhi syarat, dengan keputusan atas pendapat DPR tersebut diadili oleh Mahkamah Konstitusi.Ketegasan yang menjadi harapan dari wakil rakyat masih mengkaji opsi dalam penggunaan hak angket, hak interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat (HMP) pasca-keluarnya putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Opsi ini paling tepat dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih relevan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) karena putusan MK dan MA dianggap telah memberikan fakta hukum yang jelas. Hal demikian perlu menjadi perhatian bagi pemilik hak suara pada pemilu nantinya dalam mempertimbangkan pilihan partai dan orang sebagai wakil rakyat dalam menyahuti aspirasi
masyarakat sendiri. Sebab penentu putusan bukan pilihan anda atau wakil yang anda pilih, melainkan pada keputusan
masing-
masing partai atau ketua umum partainya.Tindak lanjut atas kasus putusan MA di DPR RI belum bisa memberikan solusi dalam mengambil keputusan, melainkan pada proses demi proses atau pertimbangan dengan pertimbangan.HARI PAHLAWANMomen ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan yang sangat berat.Sehingga kita berpikir dalam merayakan hari Pahlawan ini bisa menggugah hati para wakil rakyat dalam mengambil sikap dengan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Akan tetapi faktanya
masih sebatas seremonial dalam berkarya. Sehingga kegiatan memperingati hari Pahlawan lebih cenderung pada kegiatan sesaat atau (seremonial doank).Miris rasanya, ketika harapan rakyat jutaan orang dihianati dan tidak pada keputusan rasa keadilan guna penyela
matan bangsa ini dari penghianat bangsa itu sendiri.
Penulis : Amran Pulungan, SE, MSPKetua LAKPESDAM PC NU Palas
Baca Juga: Dua Septor Saling Berbenturan , Kedua Pengendara Sama Tidak Gunakan Helmet