Pelaksana Tugas Ketua PWI Aceh Selatan,
Ichdar Ifan Tarigan, menegaskan bahwa praktik semacam itu bukan bagian dari kerja jurnalistik yang sah. Menurut dia, wartawan bekerja atas penugasan redaksi, bukan dengan cara meminta-minta bantuan kepada narasumber atau institusi.
"Kalau ada yang membawa nama media lalu meminta bantuan ke sekolah atau lembaga, itu patut dicurigai. Kerja jurnalistik tidak dijalankan dengan cara seperti itu," kata Ichdar, Jumat, 30 Januari 2026.
Baca Juga: Wapres Kunjungi Aceh Tamiang, Gibran : Saya Lihat Langsung Bukan Laporan di Atas Kertas Ia menjelaskan, wartawan profesional wajib memiliki identitas yang jelas, bekerja di bawah perusahaan pers berbadan hukum, serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tanpa itu, klaim sebagai wartawan layak dipertanyakan.
Ichdar juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta kartu pers dan surat tugas resmi, serta menelusuri latar belakang media yang disebut-sebut oleh oknum tersebut. Jika perlu, masyarakat dapat mengonfirmasi langsung ke organisasi pers.
"Masyarakat punya hak untuk menolak. Jangan takut atau sungkan. Konfirmasi bisa dilakukan ke PWI atau organisasi pers lain untuk memastikan legalitasnya," ujarnya.
PWI Aceh Selatan, kata Ichdar, berkomitmen menjaga martabat profesi wartawan dan mendorong praktik jurnalistik yang independen serta bertanggung jawab. Ia mengingatkan, ulah oknum dapat merusak kepercayaan publik terhadap pers.
Baca Juga: Pansus DPRK Aceh Selatan Konsultasi ke Pemerintah Aceh soal IUP Perusahaan Perkebunan "Pers adalah pilar demokrasi. Jangan sampai dicederai oleh mereka yang mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan profesi wartawan," kata dia.
PWI berharap imbauan ini membuat masyarakat lebih kritis dalam menyikapi pihak-pihak yang mengaku sebagai wartawan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap integritas dunia pers di Aceh Selatan.