Menurutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa pengadaan aparatur harus dilaksanakan melalui mekanisme yang menjunjung prinsip kompetitif, objektif, adil, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Selain itu, aturan tersebut juga membatasi pengangkatan tenaga non-ASN agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.For-PAS juga menyoroti PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang mengamanatkan bahwa pengadaan pegawai harus didasarkan pada analisis kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran.Rekrutmen yang dilakukan tanpa kajian kebutuhan maupun tanpa pengumuman kepada publik dinilai tidak sejalan dengan semangat regulasi tersebut.Selain itu, For-PAS menyebut proses rekrutmen tersebut juga diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kepegawaian serta Perbup Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away.Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa rekrutmen tenaga kontrak dilakukan melalui pengumuman terbuka, seleksi administrasi dan kompetensi, serta penetapan berdasarkan prosedur yang berlaku.Tak hanya itu, For-PAS juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi mengenai proses rekrutmen dan penggunaan anggaran.Minimnya informasi yang dipublikasikan mengenai peserta maupun hasil seleksi dinilai berpotensi mengurangi transparansi proses."Persoalan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut amanah dan rasa keadilan. Jika prosedur benar-benar diabaikan, maka tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi bisa kehilangan kesempatan memperoleh hak yang sama dalam mengikuti seleksi," ujar T.
Sukandi kepada wartawanAtas dasar itu, For-PAS meminta Bupati Aceh Selatan mengevaluasi proses rekrutmen PTT di RSUDYA Tapaktuan dan, apabila ditemukan pelanggaran prosedur.