MATATELINGA, Binjai :Menyikapi persoalan dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Binjai yang kian mencuat di publik, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usul pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPRD."Kami atas nama Fraksi PKS sudah berulang kali mengajukan pembentukan Pansus terhadap Pimpinan Dewan, kita tunggu respon ketua DPRD," ungkap Hairil Anwar, Minggu (29/01/2023).Menurutnya, pembentukan pansus dapat menjadi alternatif guna mencari kebenaran dugaan kebocoran dan mendalami potensi-potensi yang menyebabkan PAD selalu tidak mencapai target rencana.
BACA JUGA:Tidak Hanya Berolahraga Namun Juga Menampilkan Bakat Seni, Car Free Day Kian DigandrungiSejauh ini dirinya telah memperoleh informasi dari Dinas Perhubungan bahwa indikasi kebocoran PAD lantaran adanya pihak ketiga yang ikut mengelola parkir."Alasanya karena ada pihak ketiga, belum transparant seperti apa hitungannya. Kalau ada pansus kita bisa dalami seperti apa kebenaran yang terjadi," ujarnya.[br]Disisi lain, untuk menggenjot PAD yang tidak pernah tercapai, Dinas Perhubungan Kota Binjai berencana untuk melakukan kenaikan tarif parkir. Rencana tersebut sontak mendapat penolakan dari sebagian besar petugas parkir, sehingga menimbulkan gejolak baru ditengah publik."Kami tidak setuju dengan rencana Dishub untuk menaikan tarif parkir, kemarin kami sampaikan penolakan itu langsung. Jika tetap dinaikan, maka kami kumpulkan seluruh petugas parkir untuk protes di kantor Dishub," beber salah seorang juru parkir di kawasan Jalan Jendral Sudirman. (dyka.p)