MATATELINGA, Medan : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkesan tidak profesional mengelolah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023. Ada dugaan hal itu sengaja dilakukan untuk menutipi pembiayaan proyek jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun.
Pemotongan anggaran pada sejumlah OPD tahun 2023, dan protes anggota DPRD Sumut pada anggaran honorer guru tidak tetap (GTT) ikut menguatkan dugaan tersebut.
BACAJUGA:
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/indeks-ketahanan-pangan-di-kota-medan-dalam-kondisi-baik
Demikian dikatakan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) Arief Tampubolon kepada wartawan di Medan, Selasa 15 Agustus 2023.
"Kawan kawan boleh tanya langsung pemotongan anggaran OPD itu kepada Kepala BPKAD (Ismael Sinaga) selaku Sekretaris TAPD Provsu. Untuk apa sebenarnya pemotongan anggaran sejumlah OPD itu, termasuk anggaran honorer GTT Dinas Pendidikan Sumut," ungkap Arief Tampubolon.
Secara teknis, kata Arief, pengelolahan APBD Sumut berada di BPKAD yang dipimpin Ismael Sinaga. Meski di TAPD masih ada ketua yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho.
[br]
Jika dihitung dari waktu proyek Rp 2,7 triliun dimulai dan Arief Sudarto Trinugroho dilantik menjadi Sekda Sumut, serta disahkannya APBD Sumut tahun 2023, akan terlihat benang merah penyebab pemotongan anggaran di OPD tersebut.
"Untuk lebih menguatkan informasi kawan kawan boleh juga tanya kepada sejumlah Kepala OPD yang anggarannya terkena pemotongan, agar pemotongan anggaran dan penyebabnya diketahui, yang kita ketahui sejauh ini gara gara untuk menutipi biaya proyek Rp 2,7 triliun," katanya.
Menurut Arief, selain tahun politik yang harus disiapkan untuk penyelenggara pemilu ke KPU dan Bawaslu, beban anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di APBD adalah pembiayaan proyek Rp 2,7 triliun.
Sedangkan plafon anggaran OPD yang sudah disahkan pada APBD Sumut tahun 2023 sehingga menjadi korban, yaitu untuk menutupi pembiayaan yang wajib disiapkan Pemprovsu.
"Tak mungkin DAK atau DAU dari pemerintah pusat yang dikorbankan untuk menutupi proyek Rp 2,7T, ya jelasnya dari PAD yang dikutip Dinas Pendapatan. Makanya belanja tidak wajib seperti honorer GTT yang bisa dikotak-katik, anggaran GTT itukan beban APBD murni," kata Arief.
Arief menilai, Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga yang mengetahui persis penyebab pemotongan anggaran OPD dan honorer GTT Dinas Pendidikan Sumut.
"Kadis Pendidikan Sumut Asren Nasution sudah baik menjelaskan ke publik soal honorer GTT. Tetapi soal pemotongan anggaran OPD, sebaiknya tanya langsung ke Ismael Sinaga, jangan ke Sekda Arief. Kenapa, proyek Rp 2,7T itu alasan mendasarnya," tandas Arief.