Untuk itu, ia berharap secara etika intansi vertikal segera mengembalikan. Agar, jangan sampai pengadaan mobil tersebut berdampak pada penegakkan hukum di Humbahas. Dan, untuk menghindari konflik kepentingan dalam penegakan hukum.
" Sampaikan juga untuk menghindari konflik kepentingan dalam penegakan hukum, sebaiknya instansi APH menolak pemberian mobil mewah tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Humbang Hasundutan (Humbahas) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,86 miliar lebih untuk pembelian 5 unit mobil dinas baru dari APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk untuk Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda), setempat.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Syukur Berkat Marbun mengatakan, pengadaan atau pembelian mobil dinas baru Toyota Fortuner, dan Toyota Hiace untuk forkopimda, untuk Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Kapolres Humbahas, Ketua Pengadilan Tarutung, serta Sekda dan mobil full PKK.
Baca Juga: Koar-Koar Efisiensi, Pemkab Humbahas Malah Rogoh APBD Rp 2,8 M Pembelian Mobdis Untuk Forkopimda " Ya sebanyak 4 unit, satu unit lagi untuk mobil full PKK," katanya saat disinggung diruang kerjanya.
Lebih lanjut dikatakan Syukur, pembelian 5 unit mobil dinas baru itu pengadaanya melalui e katalog. Dan, mobil sudah dipesan dan diserahkan ke masing-masing.
" Untuk pemesanan mobil sudah, dan sudah kita serahkan ke masing-masing, kejaksaan, polres, pengadilan. Namun, secara administrasi belum lengkap, masih proses," kata Syukur.
Ia menambahkan, pengadaan mobil dinas untuk Forkopimda itu sudah disesuaikan dari pagu anggaran ke pembelian harga mobil.