" Saya seorang penegak hukum tidak bisa memberi uang, tetapi kami menjaga dan mengawasi agar proses pembangunan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya
Baca Juga: Kerjasama BNN RI, Polda Sumut, Polda Aceh: Sita 1,7 Ton Narkotika Menurut dia, untuk mendukung proses pembangunan tersebut, dua hal dari pimpinan yang dibawa ke Sumut yakni aparatur Jaksa jangan cawe cewe dengan proyek dan jangan main-main dengan Dana Desa
Dijelaskannya, aspek pengadaan jasa dan pelayanan publik terus tercederai oleh kongkalikong antara Aparat Penegak Hukum( APH) dengan oknum Pemerintah Daerah( Pemda)
Menurutnya, kalau kita mau melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, harus dimulai dari APH
Harli mendapat informasi seolah-olah APH terkesan sebagai momok dalam pembangunan di Sumut
Karena itu, kata Harli aparat kejaksaan harus melepaskan diri dari isu-isu negatif agar kejaksaan tidak dijadikan 'tumbal ' oleh oknum-oknum yang menuduh jaksa bermain proyek.
Menurut dia, untuk memberantas korupsi tersebut aparat kejaksaan harus bersih dari cawe- cawe tersebut
Karenanya, tugas Kajatisu saat ini harus meyakinkan publik bahwa Jaksa sekarang mau menegakkan hukum secara benar.
" Coba lihat apakah dalam 3 bulan ini saya pernah menerima Kepala daerah atau OPD. Banyak cara yang mereka lakukan. Ini bukan gagah- gagahan atau pencitraan.Tapi kalau kita mau konsisten dengan pencegahan dan pemberantasan Tipikor, maka Kajatisu harus membatasi diri," ujar Mantan Kapuspenkum Kejagung itu.
Silaturahmi yang berlangsung secara kekeluargaan tersebut, Kajati Sumut Harli Siregar dan Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik saling tukar cinderamata.