MATATELINGA, Medan :. Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal (babi-red) terus menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu polemik sosial di tengah masyarakat Kota Medan yang dikenal heterogen.
Anggota DPRD Medan, Binsar Simarmata, mengingatkan agar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak menjalankan kebijakan tanpa dialog menyeluruh dengan para pedagang.
Baca Juga: Setahun Rico-Zaki, Ekonomi Warga Medan Tunbuh