Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI P DPRD Medan terkesan sangat menyanyangkan kinerja Wali Kota Medan karena ke
terlambatan pengajuan draf Ranperda Perubahan. Pada hal kata David, ternyata dalam surat menteri dalam negeri dan Menteri Keuangan nomor 900.1.23.1/4383/ pada 16 September 2025.
Diketahui, dalam surat tersebut tidak hanya diwajibkan melakukan perubahan, tetapi juga menetapkan kerangka waktu yang sangatterbatas. Lebih konkrit disebutkan kepala daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.
Padahal sebut David, salah satu aspek paling signifikan dari surat tersebut adalah penegasan mengenai sanksi yang akan dikenakan jika tidak dilakukan perubahan Perda berdampak langsung terhadap keuangandaerah serta hak-hak keuangan Kepala Daerah.
Baca Juga: Tak Gentar alias Takut, Edarkan Sabu Di Depan Mapolres Labuhanbatu Terkait hal itu, bila dihitung dari tanggal penerbitannyasurat sudah 1 (satu) tahun lalu dikeluarkan, terus kenapa baru sekarang diajukan draf Ranperda perubahan. Fraksi PDI P DPRD Medan minta penjelasan tindak lanjut apa yang telah dilakukan Pemko Medan sehingga dimungkinkan pembahasan Ranperda bisa berlanjut.Pada hal kata David, Fraksi PDI P menilai ada hal lain yang menyebabkan kementrian dalam negeri dan menteri keuangan merekomendasikan harusdilakukan evaluasi terhadap Perda Kota Medan. Dimana, perihal tarif yang ditetapkan dalamPerda tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Medan saat itu serta adanya objek-objek retribusi yang potensial yang belum tercantum dalam Perda No 1 Tahun 2024.