"BKAD harus segera merapikan aset-aset Pemko Medan, inventarisir dengan benar dan menyeluruh. Khusus kendaraan
dinas, pastikan seluruhnya sudah membayar pajak tepat waktu," tegasnya lagi.
Sri Rezeki mengatakan, saat ini DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan tengah berfokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, DPRD Kota Medan telah membentuk Pansus PAD.
Baca Juga: Dinas PPKB Kota Binjai Wisuda 131 Lansia "Jangan sampai upaya peningkatan PAD ini justru tidak diindahkan oleh OPD-OPD di lingkungan Pemko Medan sendiri. Kita semua harus bekerjasama dalam meningkatkan PAD Kota Medan, salah satunya dengan membayar PKB dengan tepat waktu. Apalagi sekarang, Pemko Medan menerima langsung bagian 66 persen dari pungutan PKB setelah kebijakan opsen pajak resmi diberlakukan," pungkasnya.
BKAD : 161 dari 385 Kendaraan Dinas Pemko Medan Belum Bayar PKB
Sebelumnya secara terpisah, Plt Kepala BKAD Kota Medan, Suluh Aulia Harahap, menegaskan bahwa sebanyak 161 kendaraan dinas ditemukan belum membayar pajak saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas memeriksa 385 kendaraan dinas di halaman Lotte Grosir pada Selasa (6/10/2026) lalu."Total dari 385 kendaraan yang diperiksa kemarin, yang belum bayar pajak sebanyak 161 kendaraan," kata Suluh Aulia Harahap saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).
Baca Juga: Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak, Tanpa Plat dan Kaca Spion Suluh Aulia mengatakan, Pemko Medan memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan untuk menertibkan kendaraan
dinasnya masing-masing, termasuk membayar PKB kendaraan
dinas.
"Setelah satu minggu, kita akan turun untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemko Medan. Semua kendaraan yang sudah jatuh tempo pembayaran PKB, harus sudah membayar PKB-nya," tegasnya.
Dilanjutkan Suluh Aulia, apabila nantinya masih ada kendaraan dinas yang belum juga membayar PKB, maka pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Medan."Kalau tidak juga membayar pajak kendaraan dinasnya, maka itu nanti kita laporkan ke pimpinan. Untuk sanksi (yang akan diberikan), tentunya kita menunggu arahan pimpinan," tutupnya.
Baca Juga: Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut