Erfin meminta seluruh jajaran memaksimalkan pembenahan, terutama pada aspek pengelolaan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, yakni 50 persen. Sementara aspek anggaran dan kebijakan memiliki bobot 20 persen serta sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas 30 persen.
Ia optimistis Medan mampu meraih nilai di atas 75 jika seluruh unsur menjalankan pembenahan secara serius. Salah satu perhatian utama yakni memastikan tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar, memangkas rumput yang tinggi, membersihkan saluran drainase, serta menata kawasan permukiman.
Baca Juga: Wali Kota Medan Kunci 35% APBD Hingga 2027, Untuk Bagian Utara Erfin juga meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan ruas jalan bersih dari karung dan sisa material pekerjaan infrastruktur. Penataan juga diminta dilakukan di kawasan pembangunan perkantoran, lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Pirngadi, serta kompleks Kantor Wali Kota Medan, termasuk area parkir.
Selain itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan diminta mengoordinasikan dan memantau kesiapan lokasi penilaian. Erfin menegaskan, kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang penilaian Adipura. Seluruh jajaran harus membangun kebiasaan menjaga lingkungan secara konsisten sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setiap hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana mengatakan, pemantauan Adipura dijadwalkan berlangsung pada 9–13 November 2026. Penilaian mencakup 13 klaster dengan total 49 titik pantau.
Menurut Melvi, setiap titik harus dipastikan memenuhi indikator kebersihan dan pengelolaan sampah secara optimal. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian yakni keberadaan TPS ilegal, terutama di kawasan pinggiran sungai. Sejumlah kecamatan telah mulai melakukan penutupan TPS ilegal tersebut.
Baca Juga: Bukan Sekadar Temu Kangen, Mburo Ate Tedeh Jadi Momen Kedekatan Masyarakat Karo Dengan Rico Waas Melvi berharap seluruh TPS ilegal dapat ditangani sebelum tim melakukan pemantauan. Ia juga menyebutkan, pada 2025 Kota Medan tidak mengikuti penilaian Adipura karena dikecualikan akibat bencana banjir.
Baca Juga: Transformasi Layanan Kesehatan Medan Dipuji BPJS Kesehatan, Wali Kota Medan Beri Peringatan Keras ke Rumah Sakit