Namun di sisi yang sama, Perusahaan juga wajib memastikan proses monitoring berlangsung sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Sebagai suatu entitas usaha, kata Ridho, terdapat berbagai data internal dan sejumlah aspek yang bersifat rahasia dan tidak untuk dikonsumsi publik.
Baca Juga: PTPN IV Regional 2 Salurkan Rp7,82 Miliar Dana TJSL, Jangkau 16 Kabupaten/Kota di Sumatra "Pada prinsipnya, PKS Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2 menghormati fungsi pengawasan. Namun, dalam agenda monitoring ini terdapat pembahasan mengenai data-data internal perusahaan, termasuk aspek-aspek yang memiliki karakteristik informasi tersendiri. Karena itu, kami perlu memastikan bahwa pembahasan berlangsung dalam forum dan tata cara yang sesuai," ujar Ridho kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Kunjungan monitoring ini semula diikuti Komisi B DPRD Kabupaten Asahan bersama perwakilan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, serta unsur lembaga swadaya masyarakat. Dalam agenda itu, terdapat sejumlah pokok pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.Sesaat sebelum berlangsung, terdapat perbedaan pendapat antara pihak lembaga swadaya masyarakat dengan sejumlah orang yang datang ke lokasi. Mereka mengidentifikasikan diri sebagai wartawan dan bermaksud mengikuti jalannya monitoring ke dalam area pabrik.
Baca Juga: PTPN IV Regional II Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Kota Medan Manajemen PKS Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2 sempat menawarkan alternatif berupa sesi wawancara setelah proses monitoring selesai, namun ditolak. Setelah tidak ada titik terang, Komisi B DPRD Kabupaten Asahan akhirnya menyarankan agar agenda monitoring ditunda.
"Kita tidak menutup ruang komunikasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap forum memiliki ruang lingkup pembahasan, sehingga pengaturan akses perlu disesuaikan dengan substansi dan karakter informasi yang dibicarakan," ujar Ridho.Menurut Ridho, terdapat perbedaan antara keterbukaan informasi kepada publik dan akses terhadap seluruh materi pembahasan internal Perusahaan. Keduanya perlu ditempatkan secara proporsional agar prinsip transparansi tetap berjalan tanpa mengabaikan tata kelola dan tanggung jawab dalam melindungi data-data internal perusahaan negara.
Baca Juga: Ini 4 Kejahatan Sekaligus! Negara Pakai Regulasi Salah, Biarkan PTPN Telantarkan Lalu Jual ke Investor PTPN IV Regional 2, kata Ridho, senantiasa terbuka terhadap evaluasi, masukan, maupun kritik yang disampaikan secara konstruktif. Bagi Perusahaan, fungsi pengawasan DPRD dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang wajib dihormati. PTPN IV Regional 2 juga siap berkoordinasi apabila agenda monitoring dijadwalkan ulang dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Diklaim Warga, PTPN IV Regional 2 Tegaskan 65 Ha Lahan Kebun Sosa Masuk HGU Sah Hingga 2043