MATATELINGA,Medan : Ketua Ikatan Keluarga Pensiunan Departemen Keuangan (Ikapedijak) Sumut Soni Hestukoro menyampaikan tanggapannya terkait hasil RDP ketiga tentang isu penggusuran rumah dinas milik Kanwil DPJb Sumut pada hari Senin,9 November 2026 pada pukul 10.20 di ruang sidang Komisi A DPRD Sumut.
"Kami sangat mengapresiasi hasil kesimpulan RDP ketiga ini meskipun tidak dihadiri oleh KaKanwil langsung namun mampu menghasilkan point penting slah satuhya dimana pengosongan terhadap rumah dinas yang rencananya akan dilakukan tanggal 10 November tidak jadi dilakukan sampai batas waktu yang belum ditetapkan", ujar Soni.
"Yang kedua pihak DPRD Sumut akan terus mengawal masalah rumah dinas ini hingga dilanjutkan sampai ke Jakarta dan bahkan sampai di Kementrian Keuangan",tambahnya.
Baca Juga: RDP III Ikapedijak Bersama Kanwil DPJb Sumut, Komisi A : Jangan ada Pengosongan Paksa Menjawab tentang usulan Ikapedijak berkerjasama dengan Kanwil DPJb Sumut agar mencari solusi yang lebih manusiawi kepada keluarga pensiunan yang menempati rumah dinas, Soni mengapresiasi usulan tersebut.
" Kita terbuka dalam jalan mencari solusi. Ikapedijak sendiri sudah cukup lama memohon solusi untuk hal ini sejak tahun 2006 namun belum didengarkan oleh pihak Kementrian Keuangan sampai saat ini,khususnya Mentri Keuangan. Jadi lewat RDP inilah menjadi batu loncatan dan juga menjadi penyambung harapan agar pihak Kementrian Keuangan dapat mendengar suara hati kami keluarga pensiunan yang selanjutnya kita dan pihak Kanwil DPJb akan duduk bersama membicarakan solusi lain untuk hal ini",papar Soni.
"Kami semua ini adalah warga yang taat hukum, oleh karena itulah kami terus memperjuangkan rumah dinas ini sejak 2006 dengan melengkapi segala prosedur dan aturan yang SH secara undang undang. Namun sampai detik ini belum didengar oleh Kementrian Keuangan", lanjut Soni.
Baca Juga: RDP III Ikapedijak Bersama Kanwil DPJb Sumut, Komisi A : Jangan ada Pengosongan Paksa " Harapan saya mewakili para keluarga pensiunan agar negara dapat menggunakan nuraninya kepada masyarakat yang pernah berjuang serta berjasa kepada negara dan bahkan di dalamnya ada yang telah mendapat gelar pahlawan nasional. Agar pemerintah, khususnya dalam hal ini Mentri Keuangan dapat memberikan jalan keluar terbaik setidaknya sebagai penghormatan kepada mereka dan keluarga",tutup Soni. (Irwansyah)
Baca Juga: Panitia Konferensi PWI Sumut Usung 3 Nama Balon Ketua ke PWI Pusat