Menurutnya, inovasi pemerintahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menilai, persoalan perkotaan seperti banjir, lingkungan, mobilitas dan daya saing ekonomi membutuhkan koordinasi lintas OPD serta integrasi data."Rakyat tidak mau tahu OPD mana yang bertanggung jawab. Yang mereka inginkan adalah persoalannya selesai dan pelayanan pemerintah berjalan dengan baik," ujarnya.
Baca Juga: Tanggapan Ikapedijak Terhadap Hasil RDP III Komisi A DPRD Sumut Taufiq menegaskan, keberhasilan inovasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi atau penghargaan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutannya sebagai budaya kerja birokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit SE MSP melaporkan, Laboratorium Inovasi berlangsung 9-11 November 2026. Kegiatan ini diikuti Sekretariat DPRD dan sejumlah perangkat daerah untuk menggali gagasan serta merancang inovasi pelayanan.
Kegiatan dilanjutkan dengan coaching clinic diagnosis dan desain inovasi pada 10-11 November, dengan pendampingan narasumber LAN RI dan BRIDA Kota Medan.Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berharap kegiatan tersebut memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, khususnya dalam mendukung fungsi fasilitasi tugas DPRD.
Dia menegaskan, inovasi Sekretariat DPRD bukan untuk mengambil alih tugas OPD, melainkan memperkuat komunikasi dan integrasi data antara DPRD dengan perangkat daerah. Melalui Laboratorium Inovasi, diharapkan lahir terobosan pelayanan yang lebih cepat, tepat, responsif dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kota Medan.
Baca Juga: Kecam Pengeroyokan di CFD Medan, Datuk Iskandar Muda Desak Polisi Tangkap Pelaku: Pemko Jangan Lepas Tangan!