MATATELINGA. Jakarta - Dalam satu dekade terakhir, dari tahun 2011 hingga akhir 2020 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kerugian investasi bodong alias ilegal mencapai Rp114,9 triliun.Berikut fakta-fakta investasi bodong berhasil bawa kabur Rp114,9 Triliun yang telah dirangkum oleh wartawan, Minggu (18/04/2021):
Baca Juga:Kapolres Simalungun Berangkatkan 19 Siswa Diktuba Polri AK-44 dan Umumkan Hasil RIKMIN Penerimaan Polri1. Kerugian Tertinggi Pada 2011 Capai Rp68,6 TriliunDeputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sardjito mengatakan dari data tersebut, terlihat angka kerugian tertinggi terjadi di tahun 2011 yang mencapai Rp68,6 triliun. Berikutnya menurun ke angka Rp7,9 triliun di tahun 2012.Berturut-turut 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 yaitu Rp0,2 Triliun, Rp0,3 Triliun, lalu naik Rp 5,4 Triliun, Rp 4,4 Triliun, Rp 1,4 Triliun, dan Rp4 Triliun."Sementara itu data tahun terakhir di Desember 2020 kerugian masyarakat terlihat menjadi Rp5,9 triliun," ujar Sardjito dalam webinar Melindungi Masyarakat dari Jeratan Fintech dan Investasi Ilegal di Jakarta (13/04/2021).[br]
2. Masyarakat Harus WaspadaDia menyampaikan, masyarakat harus tetap waspada terhadap investasi legal, sebab mereka bisa saja terus muncul meski telah ditutup.Sardjito juga menyampaikan, masyarakat bisa berperan aktif memeriksa legalitas perusahaan investasi dan fintech, sebelum melakukan transaksi
3. SWF Bisa Jadi Solusi Investasi BodongSardjito juga menyebut dengan banyaknya kerugian di masyarakatlah yang menjadi latar belakang terbentuknya Satgas Waspada Investasi (SWI) di Indonesia.“Saya hafal kerugian selama ini akibat investasi yang ilegal. Oleh karena itu dibentuk satgas karena ada jenis-jenis investasi ilegal atau strategi orang yang siap menipu dengan berbagai cara,” jelas Sardjito.[br]
4. Kerugian Investasi Bodong Hanya Pengaduan Masyarakat yang LaporKetua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyebut, kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai angka yang sangat fantastis. Dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp114,9 triliun.“Ini baru sebatas dari masyarakat yang melaporkan dan diproses hukum,” ujar Tongam dalam webinar yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (Mtc/Okz)