MATATELINGA,Jakarta: Ada pejabat TNI dan Polri menjadi beking perusahaan tambang ilegal yang melakukan penyelundupan di Bangka Belitung, dikatakan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak anak buahnya tersebut.
Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini," kata dia dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, (15/12/2025).
Baca Juga: Serma Amrialdi Gelar Komsos, Tekankan Agar Warga Tidak Melakukan Penyelundupkan Dia juga meminta Panglima TNI dan Kapolri menindak anak buahnya yang melindungi kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum."Dari TNI melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi. Kepala Negara menilai kegiatan penyelundupan merugikan perekonomian Negara.
Prabowo berkata kekayaan sumber daya alam milik Indonesia banyak bocor. Dia mencontohkan banyak terjadi kegiatan pembalakan hutan luar, penambangan ilegal, dan penyelundupan.
Baca Juga: Polda Sumut Terima Bantuan Kemanusiaan dari Polda Kep. Bangka Belitung dan Bhayangkari Padahal, Prabowo mengaku sudah mengerahkan TNI dan Polri. Namun, masih ada kelompok yang tidak menuruti hukum. "Kami sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," sebutnya, dikutip.
Prabowo Subianto mengatakan total kerugian negara akibat kegiatan tambang timah ilegal di kawasan PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung, mencapai sekitar Rp 300 triliun. Kerugian itu dijumlah dari tindakan enam perusahaan tambang ilegal di kawasan PT Timah.
Baca Juga: TNI Dropping Logistik dengan Metode Airdrop di Gayo Lues "Bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam keterangan pers di Kepulauan Bangka Belitung dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 8 Oktober 2025.
Kepala Negara meyakini ke depan pemerintah bisa menyelamatkan ratusan triliun. Tindakan ini, kata Prabowo, juga bukti pemerintah serius memberantas penyelundupan, tambang ilegal, dan semua yang melanggar hukum. "Kami tegakkan dan kami tidak peduli siapa-siapa yang ada di sini," akunya.