Prabowo juga menyebut pemerintah akan menutup lebih dari 750 BUMN yang dinilai tidak efisien dan tidak memberikan keuntungan. Penataan tersebut dilakukan agar perusahaan negara lebih rasional, efisien, transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, terdapat BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap menanggung biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris.Pengurangan jumlah perusahaan, kata Prabowo, diharapkan dapat menekan biaya overhead sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.
Baca Juga: Khidmat, Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPRD Medan Prabowo menegaskan BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan karena perusahaan negara merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah berharap restrukturisasi tersebut dapat memperkuat kinerja BUMN, meningkatkan penerimaan negara dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.