Namun, keseriusan perkara ini sudah cukup jelas. Ketika perangkat penyadapan
negara diduga diarahkan kepada Presiden tanpa dasar hukum, penyidikan harus menjangkau kemungkinan ancaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga: Lima Dapur SPPG Di Labuhanbatu Yang Menerima Suspend Khusus Dari BGN, Sudah Beroperasi Kembali Mengapa Dugaan Makar Harus Diselidiki
Presiden memegang tanggung jawab atas keputusan strategis
negara. Percakapannya dapat memuat pertimbangan keamanan, arah kebijakan, hubungan luar negeri, serta langkah penegakan hukum yang belum diumumkan.
Baca Juga: Mengisi Daya, Berbagi Cerita: Saat Komisaris Independen PLN Menyapa Pelanggan di SPKLU Cambridge Medan Jika informasi itu diperoleh secara ilegal, terdapat risiko penggunaannya untuk mendahului keputusan Presiden, menggagalkan kebijakan, menekan orang-orang di sekelilingnya, atau menyiapkan tindakan terhadap dirinya. Ini merupakan kemungkinan yang perlu diuji, bukan kesimpulan mengenai perbuatan para tersangka.
Di sinilah penyelidikan unsur
makar memperoleh alasan yang kuat: apakah penyadapan tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau untuk menggulingkan pemerintah?
Baca Juga: Kolaborasi dengan Lanal Sibolga, Mahasiswa Baru STP Sibolga Dibekali Pendidikan Dasar Bela Negara Pertanyaan itu mempunyai dasar hukum. Pasal 191 KUHP mengatur makar dengan tujuan, antara lain, menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Keduanya menuntut pembuktian tujuan khusus tersebut; penyadapan ilegal saja belum otomatis memenuhinya.
Baca Juga: Arahan Presiden Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna: Perkuat Ketahanan Nasional hingga Tindak Tegas Pelaku Karhutla Karena itu, argumen
makar harus dibangun melalui hubungan yang dapat dibuktikan antara pengumpulan informasi, rencana tindakan, dan tujuan menyerang pemerintahan yang sah.
Tidak Perlu Menunggu Pemerintahan Tumbang
Ada anggapan bahwa
makar baru terjadi ketika pasukan bergerak atau pemerintahan sudah dijatuhkan. Anggapan itu mengabaikan rumusan KUHP nasional.
Baca Juga: Panglima TNI Tegaskan Kesiapsiagaan TNI Hadapi Ancaman Multidimensi Pasal 160 merumuskan makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan melalui persiapan. Dengan demikian, pemeriksaan hukum dapat menjangkau tahap sebelum tujuan akhirnya tercapai. Namun, persiapan itu harus berhubungan dengan serangan dan tujuan yang ditentukan undang-undang.
Baca Juga: KTNA Apresiasi Dua Tahun Prabowo, Acungkan Dua Jempol untuk Mentan Amran: Swasembada Pangan Tercapai Setahun Artinya, penyidik tidak perlu menunggu ancaman menjadi kenyataan untuk menelusurinya. Tetapi penyidik tetap wajib membuktikan apa yang dipersiapkan, terhadap siapa, dan dengan maksud apa.
Apabila hasil penyadapan terbukti dikumpulkan untuk mendukung rencana melumpuhkan pelaksanaan pemerintahan Presiden, perkara ini memiliki dimensi yang jauh lebih berat daripada pelanggaran prosedur intersepsi. Sebaliknya, apabila hubungan itu tidak terbukti, tuduhan makar tidak boleh dipaksakan.
Baca Juga: Zulkarnaen S.K.M Beri 7 Hadiah Umrah Gratis untuk Warga Medan Ketegasan hukum terletak pada kemampuan membuktikan unsur delik.
Pernyataan Pejabat Harus Diikuti Pembuktian
Baca Juga: Leonardi Resmi Banding usai Divonis Bersalah, Terbukti Tak Ada Kerugian Negara & Perkaya Diri Kepala BIN Muhammad Herindra menyatakan dugaan penyadapan tersebut mengarah pada tindakan
makar. Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pasal yang digunakan masih berkaitan dengan penyadapan dan belum terdapat indikasi
makar. Perbedaan penilaian ini memperlihatkan perlunya penjelasan perkembangan penyidikan yang terukur.