MATATELINGA, Medan - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumut meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat hingga ke pelosok daerah, agar tak ada lagi warga yang terjerat oleh rentenir atau pinjaman ilegal lainnya.
Hal ini disampaikan Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah saat memberikan kata sambutan dalam acara Rapat Pleno TPAKD se-Sumut Periode I Tahun 2022 di Hotel Tiara Medan, Jalan Cut Mutiah, Medan Selasa (19/07/2022).
“Saya berharap seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inklusi keuangan sampai ke masyarakat pelosok desa agar mereka mengerti bagaimana mendapatkan pinjaman dari jasa keuangan resmi dan tahu apa dampak negatif dari pinjaman ilegal seperti rentenir yang membuat masyarakat terlilit hutang,” katanya.
TPAKD, lanjutnya, dibentuk sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Kita berharap implementasi program kerja TPAKD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan kondisi akses keuangan di masing- masing daerah dan besar harapan kami, masing-masing TPAKD telah mulai merealisasikan capaian terhadap target-target yang telah ditetapkan,” katanya.
[br]
Ijeck juga meminta seluruh TPAKD untuk dapat mengoptimalkan penyaluran program-program perekonomian, di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya oleh lembaga jasa keuangan kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya, khususnya dengan erorientasi ekspor.
“Seluruh program TPAKD ini juga harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara masif untuk dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses program- program TPAKD tersebut,” ujarnya.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai evalusi program TPAKD yang sudah disusun. “Kita melihat sejauh mana target-target yang kita sudah kita canangkan mana hal yang perlu dievaluasi dan mana yang perlu kita dorong serta apa kendala yang dihadapi,” bebernya.
Naslindo menjelaskan realisasi KUR sampai 18 Juli atau Semester I mencapai Rp9,6 Triliun dan ditargetkan sampai akhir tahun mencapai Rp18 Triliun. “Tahun lalu capaian KUR ditutup mencapai Rp14,8 Triliun, sementara itu untuk UMKM yang Go Marketplace dari target kita 332 UMKM semester I ini realisasinya mencapai 579 UMKM atau 115%,” bebernya.
Naslindo juga memaparkan beberapa perkembangan lainnya di antaranya terkait masih rendahnya pemberdayaan UMKM wanita muslimah yang masih kecil dan capian KUR Klaster kopi, jagung dan ubi jepang di Dairi, ubi di Tapanuli Utara, jagung di Pakpak Bharat dan padi di Langkat dan Tapanuli Tengah yang telah mencapai 64%.
“Kita Pemerintah Provinsi Sumut juga telah membangun lembaga penjamin kredit PT Jamkrida untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2022, minggu depan sudah masuk pembahasan. Program ini kita harapkan dapat memperluas akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pembiayaan,” tukasnya.