"Keadilan di bidang pendidikan itu harus ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang layak dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan harus diprioritaskan di daerah yang jauh dari akses pendidikan," ujar Agustinus.
Selanjutnya, Fraksi PDIP juga menyinggung masalah pelayanan kesehatan di Sumatera Utara. Agustinus mengatakannya, Fraksi PDIP mengapresiasi upaya Pemprov dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
"Pemprov Sumut harus menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan anggarannya terkait fasilitas kesehatan, termasuk program UHC," katanya.
Baca Juga: Edwin Sugesti: Tertibkan Usaha Ekspedisi Bongkar Muat di Jl Pukat II Medan Tembung!!! Untuk urusan wajib pekerjaan umum,
Fraksi PDIP mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Fraksi PDIP juga mengapresiasi rencana program kegiatan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi.
"Penegakan hukum jangan hanya lips service. Masalah jaringan irigasi tersebut juga harus dilaporkan secara berkala ke DPRD (Sumut) melalui komisi terkait," tuturnya.
Fraksi PDIP juga turut menyoroti masalah perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara. "Fraksi PDIP mendesak Pemprov Sumut untuk turun dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria yang masih terjadi di Sumut," pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra juga turut menyampaikan Pendapat Akhirnya dalam Rapat Paripurna tersebut yang dibacakan Anggota DPRD Sumut, Rahmat Rayyan Nasution.