MATATELINGA, Karo :Penanganan laporan dugaan perusakan oleh Eka Suranta Sembiring (46) di Polsek Munte, jajaran Polres Tanah Karo, kian menuai sorotan tajam.
Selain dinilai terburu-buru memproses laporan, sikap bungkam aparat juga memperkuat dugaan lemahnya profesionalisme dalam penanganan perkara.
Baca Juga: Debt Collector Gagal Tarik Paksa Mobil di Tengah Jalan Sorotan menguat setelah Kanit Reskrim Ipda Azis Tarigan tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak m
edia melalui pesan WhatsApp pada Senin (13/04/2026). Sikap diam ini dinilai publik sebagai bentuk kurangnya transparansi dalam menjawab polemik yang berkembang.
Kasus bermula saat Eka dilaporkan oleh kakak iparnya, R Br Ginting, terkait dugaan perusakan pohon di areal perladangan Geriten yang juga merupakan lokasi pemakaman keluarga. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/04/III/2026/SPKT/Polsek Munte/Polres Tanah Karo/Polda Sumut. Namun, Eka menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukannya hanyalah membersihkan dan merawat makam kakeknya, almarhum Deran Sembiring Kembaren, yang merupakan pemilik sah lahan berdasarkan sertifikat tahun 1976.Dalam pemeriksaan, Eka dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik, termasuk soal penebangan satu batang pohon. Ia membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan tindakan itu dilakukan dalam konteks perawatan makam keluarga, bukan perusakan atau pelanggaran hukum.Namun yang menjadi perhatian serius adalah proses awal penerimaan laporan oleh aparat kepolisian. Meskipun Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menerima setiap laporan masyarakat, prosedur hukum tidak berhenti di sana. Terdapat kewajiban bagi penyidik untuk melakukan klarifikasi awal, gelar perkara, serta analisis unsur pidana sebelum menaikkan status perkara.Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa penyidik wajib memastikan adanya unsur pidana yang cukup sebelum melanjutkan proses hukum. Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa perkara yang memiliki dimensi konflik sosial atau keluarga seharusnya mengedepankan mediasi dan penyelesaian restoratif.Dalam kasus ini, tidak terlihat adanya upaya mediasi, konseling, maupun pendalaman terhadap status lahan dan hubungan para pihak. Bahkan, informasi yang dihimpun menyebutkan pelapor tidak didampingi ahli waris langsung maupun surat kuasa, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menilai legal standing pelaporan."Saya menilai Polsek Munte kurang profesional, pelapor tidak didampingi ahli waris maupun surat kuasa," tegas Eka, Minggu (12/04/2026).Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya proses hukum yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspek perdata yang melekat dalam sengketa warisan. Jika benar, hal ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan profesionalitas aparat penegak hukum.Merasa dirugikan, Eka menyatakan akan melaporkan penyidik serta pimpinan Polsek Munte ke Propam Polda Sumut atas dugaan pelanggaran prosedur dan etik.
Baca Juga: Debt Collector Gagal Tarik Paksa Mobil di Tengah Jalan