MATATELINGA, Palas :Pengadilan Negeri Sibuhuan tolak gugatan Praperadilan (Prapid) 3 orang warga yang dituduh melakukan pencurian buah sawit di kebun yang tidak bertuan.Putusan PN. Sibuhuan yang di bacakan Mejelis Hakim, Nike Rumondang Malau, Senin (27/04-2026) dengan putusan Penolak gugatan seluruhnya atas Prapid yang diajukan pihak tertuduh pencuri buah sawit dengan alasan, Sudah sesuai prosedural yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru dengan dua alat bukti yang sah. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa objek praperadilan tidak lagi terbatas (limitatif) pada pasal 77 KUHAP saja, tetapi mencakup aspek materil, seperti penetapan tersangka. Selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2016, putusan praperadilan mengenai sah/tidaknya penetapan tersangka tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK).
Persidangan ini berjalan 7 hari kerja dengan alot. Karena berbagai pertimbangan dan bukti yang diajukan oleh kuasa hukum tertuduh, Mardan Hanafi Hasibuan, SH. MH Direktur Bintang Keadilan.Putusan ini tidak menyurutkan kuasa hukum tertuduh pencurian buah kelapa Sawit dengan mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Kabupaten Padang Lawas yang didampingi seluruh Keluarga korban, Senin (27/04-2026) diterima langsung, Kabag Umum dan Kepegawaian Kantor DPRD Padang Lawas, Elviyanti Indrayanti Hasibuan, dengan isi surat permohonan dengar pendapat atas legalitas kepemilikan lahan yang seyogianya tidak ada hak bagi PT Barapala mengaku-ngaku, bahwa lahan tersebut milik mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya plank Satgas PKH dan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan.Menurut Mardan Hanafi Hasibuan, pengajuan RDP bertujuan, pertama DPRD Kabupaten Padang Lawas segera menelusuri terkait keberadaan PT. Barapala yang sering mengaku kepemilikan lahan, pada hal tidak singkron dengan kebenaran dan fakta yang ada sesuai amatan hukum Bintang Keadilan.Kondisi keberadaan Plank Satgas PKH diatas lahan 25000 hektar yang mencakup wilayah kawasan yang ada tanaman
sawit. Juga dikuatkan adanya putusan PTN Medan, bahwa Sanga, pihak PT Barapala tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan yang dimaksud, tegas Mardan."Kenapa bisa pihak PT. Barapala mengaku korban pencurian buah
sawit, sementara lahan tersebut bukan miliknya," tanya Mardan.Lebih lanjut, Mardan menjelaskan, bahwa tindakan intimidasi sudah berulang-ulang, bahkan adanya tindakan kekerasan dari pihak PT Barapala yang mengaku scurity
kebun menyerang warga menggunakan, benda tajam seperti panah yang mengakibatkan korban dari pihak warga masyarakat.Hal ini membuat pihaknya geram dengan prilaku pihak PT Barapala tanpa memperdulikan Plank Satgas PKH dan putusan PTN Medan dengan melakukan pemanenan hasil
kebun yang bukan miliknya dan tidak ada tindakan hukum dari pihak Satgas PKH. Sementara warga yang mengambil buah hanya untuk hidup lantas pihak PT Barapala menangkap dan membawa ke Polres Padang Lawas yang seyogianya tidak punya hak atas lahan tersebut, jelas Mardan.Maka dalam RDP ini, pihaknya mengharapkan kepada DPRD Padang Lawas untuk memanggil pihak terkait seperti, pihak PT Barapala, dan Satgas PKH juga Aparat Hukum.
Baca Juga: Cindra Amstrong Manurung Sebut 6 Desa Terima Ratusan Juta Kompensasi Setiap Bulan Dari PT Barapala