MATATELINGA,Medan, Bendahara Fraksi Nasdem DPRD Medan dr Faisal Arbie M.Biomed soroti pendistribusian bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin di Kota Medan yang saat ini belum tepat sasaran. Diharapkan, melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang dilakukan pemerintah saat ini, penerima Bansos kiranya benar benar jatuh kepada warga ekonomi paling rendah."Program Perlinsos ini sangat kita dukung, dan cukup bagus. Tetapi jangan lah pendataan ini nantinya hanya memberi harapan palsu kepada rakyat miskin," sindir dr Faisal Arbie, Senin (20/7/2026) menyikapi pendataan ulang warga yang layak penerima bantuan lewat Perlinsos Digital.
Faisal pun mengaku, selalu menerima banyak keluhan terkait warga miskin tidak pernah menerima bantuan. "Artinya penyaluran tidak tepat sasaran. Maka kesannya bantuan sia sia bukannya membantu rakyat kecil," ujarnya.Maka dengan tegas Faisal Arbie mengingatkan petugas/aparat yang melakukan pendataan Perlinsos supaya proaktif mendata yang sebenarnya. "Kepling harus terlibat, yang layak katakan layak. Bantu warga susah agar terhindar dari kesusahan," tandas Faisal.Begitu juga kepada seluruh masyarakat agar koperatif melayani petugas yang mendata. "Jujur dan transparan sehingga ke depan bansos kepada yang berhak bukan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat," pungkasnya.Ditambahkan Faisal Arbie, mengingat Perlinsos menggunakan aplikasi dan perangkat digital dalam menginput data. Sementara target masyarakat menengah kebawah bahkan ada yang gagap teknologi. Sehingga sistem ini juga akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, " katanya.Ditambahkan Faisal, jangan sampai membuat masyarakat menunggu lama. Apalagi, terkesan hanya diberikan harapan palsu, padahal kenyataan nya, pendataan belum rampung di buat," ungkap Faisal.Sebagaimana diketahui Perlinsos adalah program dari pemerintah buat melindungi masyarakat miskin, rentan, dan yang kena musibah. Tujuannya biar kebutuhan dasar terpenuhi dan nggak makin jatuh miskin.Dan untuk pendataan melalui program Perlinsos tersebut telah banyak melibatkan lembaga seperti Kementerian Sosial, Disdukcapil, PLN, Samsat, DTSEN, BPJS Kesehatan, BKN dan BPN/ATR. Sehingga data data warga akan tetkoneksi ke beberapa lembaga diatas.