Dalam pandangannya, Lailatul menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Setiap rupiah kenaikan anggaran harus berorientasi pada hati nurani rakyat dan kebangkitan ekonomi umat," tegasnya.Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.
Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan dan strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Baca Juga: El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.