MATATELINGA,Medan : Rapat Dengar Pendapat (RDP) III perihal masalah penggusuran rumah dinas Kanwil DPJb Sumut bersama Ikatan Keluarga Pensiunan Departemen Keuangan (Ikapedijak) Sumut di Komisi A DPRD Sumut pada hari Senin, 9 November 2026 digelar dihadiri oleh Ketua Ikapedijak Sumut,Soni Hestukoro beserta perwakilan keluarga pensiunan.
RDP yang di pimpin oleh Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PKS DR.H. Hefriansyah,SE.,MM. bersama Ir.Agustinus Zega dari Fraksi PDIP dan Megawati Zebua dari fraksi Golkar. Sementara pihak Kanwil DJPb Sumut tidak dihadiri Kepala Kanwil Tunas Agung Jiwa Brata, melainkan diwakili Kepala Bagian Umum Hendri Rolinson Purba bersama sejumlah pejabat lainnya
Baca Juga: Kakanwil DJP Sumut II dan Wali Kota Siantar Bahas Keuangan, UMKM dan PAD Dalam keterangannya Henry R. purba mengungkapkan bahwa kanwil DPJb Sumut telah melakukan seluruh proses pengosongan rumah dinas sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada."Sejak 2023 sampai saat ini kami sudah melakukan upaya pendekatan baik fisik dan administrasi serta telah memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga sesuai dengan peraturan yang sah",kata Hendry.
Namun hal itu di bantah oleh ketua Ikapedijak Sumut ,Soni Hestukoro yang menyatakan bahwa dalam proses yang dikatakan humanis itu dalam prakteknya tidak sesuai kenyataannya, malah terkesan ada intimidasi.Persoalan ini semakin menarik setelah IKAPEDIJAK menunjukkan surat resmi Kanwil DJPb Sumatera Utara Nomor S-1943/WPB.02/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal konfirmasi terhadap usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III.
Baca Juga: Hari Pertama Pemutihan Pajak Kendaraan, Kantor Samsat di Sumut Dipadati Masyarakat